MALAYSIA

Industri Otomotif Minta Penurunan Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 April 2020 | 09:32 WIB
Industri Otomotif Minta Penurunan Pajak

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Para pelaku industri otomotif Malaysia meminta pemerintah memberikan pengurangan pajak untuk mendorong penjualan kendaraan bermotor yang jauh menurun akibat mewabahnya virus Corona (Covid-19).

Presiden Asosiasi Penjual Proton Malaysia (PEDA) Liew Vee Lee mengatakan para diler memiliki rencana untuk menawarkan produk dan layanan bernilai tambah guna menarik pembeli pasca-lockdown Corona, tetapi setiap penurunan harga akan dipandu kebijakan pemilik merek.

“Diler tidak dapat memangkas harga dan kami terikat oleh Undang-Undang Persaingan 2010. Penjualan mobil lebih dari sekadar harga. Kami sedang berdiskusi dengan pemilik merek untuk menawarkan paket nilai tambah untuk memikat pelanggan,” ujarnya, Minggu (26/4/2020).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Liew menambahkan sedikitnya 5 asosiasi diler mobil, yaitu Perodua Dealers Association, Asosiasi Diler Honda Malaysia, Dewan Diler Toyota Malaysia, PEDA, dan Federasi Asosiasi Perusahaan Motor dan Kredit Malaysia, telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membantu industri ini.

Para pelaku sektor otomotif ini meminta alokasi hibah atau subsidi untuk produsen mobil, kenaikan ‘biaya penanganan untuk komisi pinjaman sewa-beli dari lembaga keuangan, dan pembebasan cukai hingga akhir tahun.

Selain itu, mereka juga meminta potongan harga untuk kontribusi dan pengecualian dana pemberian karyawan dari pemberi kerja terhadap Organisasi Jaminan Sosial, Sistem Asuransi Ketenagakerjaan dan Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Secara terpisah, Presiden Asosiasi Otomotif Malaysia Datuk Aishah Ahmad mengatakan para pemain otomotif juga meminta pemerintah mengendurkan aturan pembiayaan sewa-beli dan mengurangi pajak untuk setidaknya selama 1 tahun.

Liew mengatakan diler telah meminta bantuan pemerintah, termasuk rekomendasi penghapusan bea cukai untuk meningkatkan penjualan pasca-lockdown. Ia menambahkan efek yang sama dapat dilihat sebagai periode bebas pajak selama 3 bulan seperti pada Juni-Agustus 2018.

“Kami membutuhkan bantuan pemerintah untuk bersedia memotong bea cukai atau bea apa pun. Lihatlah masa libur pajak 2018 dan bagaimana semua orang keluar untuk membeli mobil,” kata Liew seperti dilansir themalaysianreserve.com.

Sektor otomotif menjual 198.518 kendaraan selama libur pajak 2018, naik 32% atau hampir 48.000 unit lebih banyak dibandingkan dengan periode Juni-Agustus 2017. Pada masa tersebut, konsumen tidak perlu membayar pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) 6%. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:03 WIB KURS PAJAK 24 APRIL 2024 - 30 APRIL 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Selasa, 09 April 2024 | 10:00 WIB MALAYSIA

Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara