Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Indef: Vietnam Contoh Sukses Terapkan Insentif Fiskal

3
3

JAKARTA, DDTCNews - Paket insentif fiskal berupa pembaruan aturan tax holiday sudah digulirkan sejak awal tahun. Begitu juga dengan tax allowance yang masih dalam penggodokan pemerintah. 

Insentif fiskal untuk genjot investasi merupakan salah satu langkah pemerintah selain kemudahan dalam mengurus perizinan. Direktur Eksekutif  Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan negara ASEAN seperti Vietnam lebih agresif dalam menawarkan insentif dan seharusnya ditiru oleh Indonesia.

"Vietnam bisa berikan tax holiday lebih dari 35 tahun karena mereka sudah melakukan kalkulasi efeknya," katanya di Kantor Indef, Rabu (8/8).

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Rombak Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut, Enny menjelaskan bahwa kalkulasi pemberian tax holiday di Vietnam tidak berdasar pada hilangnya potensi penerimaan pajak dengan pemberian insentif. Namun, titik berat perhitungan pada dampak yang diberikan industri pada struktur ekonomi nasional dan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi.

"Pemberian insentif tidak salalu berdasarkan nilai investasinya. Vietnam melakukan kalkulasi dengan menghitung dampaknya ke ekonomi dan bukan pada aspek penerimaan saja," tandasnya.

Oleh karena itu, menggenjot investasi krusial untuk dilakukan, karena komponen investasi salah satu penunjang ekonomi nasional selain konsumsi rumah tangga. Selain itu, perlunya meluncurkan paket insentif yang kompetitif dengan negara lain terutama di kawasan ASEAN.

Baca Juga: Sesmenko: Pembebasan Cukai di FTZ Memang Tidak Tepat

Seperti yang diketahui, insentif pajak berupa tax holiday dapat dinikmati oleh pelaku usaha dengan rentang waktu yang didasarkan pada modal baru yang ditanamkan. Terdapat lima kategori untuk insentif fiskal ini.

Kebijakan ini bisa dinikmati oleh 17 industri pionir yang menanamkan modal di Indonesia minimal Rp500 miliar. Aturan fasilitas pengurangan PPh Badan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. (Amu)

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin

"Vietnam bisa berikan tax holiday lebih dari 35 tahun karena mereka sudah melakukan kalkulasi efeknya," katanya di Kantor Indef, Rabu (8/8).

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Rombak Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut, Enny menjelaskan bahwa kalkulasi pemberian tax holiday di Vietnam tidak berdasar pada hilangnya potensi penerimaan pajak dengan pemberian insentif. Namun, titik berat perhitungan pada dampak yang diberikan industri pada struktur ekonomi nasional dan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi.

"Pemberian insentif tidak salalu berdasarkan nilai investasinya. Vietnam melakukan kalkulasi dengan menghitung dampaknya ke ekonomi dan bukan pada aspek penerimaan saja," tandasnya.

Oleh karena itu, menggenjot investasi krusial untuk dilakukan, karena komponen investasi salah satu penunjang ekonomi nasional selain konsumsi rumah tangga. Selain itu, perlunya meluncurkan paket insentif yang kompetitif dengan negara lain terutama di kawasan ASEAN.

Baca Juga: Sesmenko: Pembebasan Cukai di FTZ Memang Tidak Tepat

Seperti yang diketahui, insentif pajak berupa tax holiday dapat dinikmati oleh pelaku usaha dengan rentang waktu yang didasarkan pada modal baru yang ditanamkan. Terdapat lima kategori untuk insentif fiskal ini.

Kebijakan ini bisa dinikmati oleh 17 industri pionir yang menanamkan modal di Indonesia minimal Rp500 miliar. Aturan fasilitas pengurangan PPh Badan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. (Amu)

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin
Topik : kebijakan pajak, insentif pajak, tax allowance, tax holiday
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK