PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Impor Vaksin Bukan Jaminan Ekonomi Langsung Cepat Pulih

Dian Kurniati | Jumat, 11 Desember 2020 | 15:35 WIB
Impor Vaksin Bukan Jaminan Ekonomi Langsung Cepat Pulih

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi Indonesia tidak bisa otomatis pulih walaupun telah mulai mengimpor vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Corporate Ltd.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih perlu memberikan dukungan fiskal agar sektor-sektor ekonomi bisa pulih seperti sebelum ada pandemi. Secara bersamaan, masyarakat juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar penularan Covid-19 tidak makin meluas.

"Meskipun sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, tidak berarti dalam waktu dekat Covid-19 bisa dikendalikan," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (11/12/2020).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Sri Mulyani mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini masih terus bertambah, bahkan menyentuh angka 590.000 dengan 18.000 korban meninggal. Pandemi pula yang menyebabkan berbagai aktivitas ekonomi terhenti sehingga Indonesia mengalami resesi.

Pemerintah, sambungnya, akan mulai melakukan vaksinasi pada akhir tahun ini. Namun, ekonomi pada 2021 tetap akan menjadi tantangan besar sehingga pemerintah tetap mengucurkan banyak stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi, mulai dari bantuan sosial, dukungan UMKM, hingga insentif bagi dunia usaha.

Hingga 2 Desember 2020, pemerintah telah merealisasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp440 triliun atau 63,3% dari total pagu Rp695,2 triliun. Adapun pada tahun depan, pemerintah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional senilai Rp356,5 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, China sebelum nantinya diikuti oleh jutaan dosis vaksin lainnya. Sebelum memulai vaksinasi, saat ini, vaksin tersebut tengah dalam proses pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak