Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Imbalan Bunga sebagai Wujud Keadilan

A+
A-
10
A+
A-
10
Imbalan Bunga sebagai Wujud Keadilan

INDONESIA adalah negara hukum (rechtsstaat) yang berlandaskan pada konstitusi. Segala hal di negara ini didasari hukum yang berlaku. Begitu juga dengan pajak. Terdapat dogma ‘taxation without representation is robbery’ atau ‘pemungutan pajak tanpa undang-undang adalah perampokan’.

Pajak sendiri merupakan sebuah perjanjian antara negara dan wajib pajak dengan berlandaskan undang-undang. Tanpa adanya undang-undang, pemerintah melalui otoritas pajak, tidak dapat memungut pajak kepada rakyat.

Namun, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak jelas berkewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar. Namun, perlu diingat, wajib pajak juga memiliki beberapa hak. Adapun salah satunya haknya terkait dengan adalah imbalan bunga.

Pada dasarnya, pemberian imbalan bunga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu atas upaya hukum atau permohonan dari wajib pajak. Tentu saja imbalan bunga muncul apabila upaya hukum atau permohonan itu dikabulkan dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sebagai pengingat, terdapat 4 upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

Sesuai dengan Pasal 27B Ayat (1) UU KUP, wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Kemudian, pada Pasal 27B Ayat (3) UU KUP, wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Hak berupa pemberian imbalan bunga tersebut pada dasarnya wujud dari keadilan. Dalam konteks filsafat hukum, terdapat beberapa teori keadilan. Salah satu teori yang dari Aristoteles yakni keadilan dapat dimaknai sebagai keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya timbal balik.

Sanksi Bunga

HUBUNGAN timbal balik dalam konteks keadilan itu muncul karena pada sisi lain, ada potensi pengenaan sanksi administrasi berupa bunga kepada wajib pajak jika ditemukan masih adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini sebagai keseimbangan dalam sistem self-assessment.

Dengan sistem tersebut, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Pada sisi lain, Ditjen Pajak (DJP) diberi hak untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dapat dikenakan sanksi bunga apabila ada ketetapan yang memuat adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Selain itu, pada saat jatuh tempo pelunasan, tidak atau kurang dibayar. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga.

Adapun ketetapan yang dimaksud mencakup Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Adapun ketentuan sanksi administrasi berupa bunga tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Dari penjabaran di atas dapat terlihat imbalan bunga dapat dikatakan sebagai kompensasi atas dikabulkannya upaya hukum yang dilakukan wajib pajak. Imbalan bunga adalah perwujudan dari keadilan dalam perpajakan.

Hal ini seperti teori keadilan korektif yang dikemukakan Aristoteles, yakni keadilan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.Wajib pajak yang tidak setuju atas ketetapan pajak dapat melakukan upaya hukum.

Apabila upaya hukum itu dikabulkan dan memunculkan kelebihan pembayaran pajak, negara dapat memberikan kompensasi berupa imbalan bunga. Namun, apabila ternyata ada kekurangan bayar, ada risiko pengenaan sanksi berupa bunga. Adil.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : opini, opini pajak, imbalan bunga, sanksi administrasi, UU KUP, ketetapan pajak, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Oberlin Marpaung

Rabu, 30 November 2022 | 15:13 WIB
demi keadilan uang yang dapat dibuktikan merupakan hasil dari pinjaman penyedia jasa keuangan yang memiliki bunga pinjaman harusnya dapat ditagihkan kepada DJP jika Wajib Pajak memenangkan sengketa pajak

Oberlin Marpaung

Rabu, 30 November 2022 | 15:13 WIB
demi keadilan uang yang dapat dibuktikan merupakan hasil dari pinjaman penyedia jasa keuangan yang memiliki bunga pinjaman harusnya dapat ditagihkan kepada DJP jika Wajib Pajak memenangkan sengketa pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Desember 2022 | 17:30 WIB
PP 50/2022

PP 50/2022 Wajibkan WP Bayar Pajak Terutang Tanpa Perlu Menunggu SKP

Kamis, 15 Desember 2022 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Punya 2 Usaha, Boleh Lakukan Pembukuan dan Pencatatan Sekaligus?

Kamis, 15 Desember 2022 | 11:00 WIB
PP 50/2022

PP 50/2022 Perinci Sanksi Denda Penghentian Penyidikan Pasal 44B

Kamis, 15 Desember 2022 | 08:59 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Begini Beberapa Pengaturan Soal Penyidikan Pajak dalam PP 50/2022

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham