BERITA TERKINI
US Trade Representative Robert Lighthizer.
WASHINGTON, DDTCNews – Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) telah merilis hasil investigasi (section 301) atas pajak layanan digital Prancis (digital service tax/DST).
Dalam laporannya, USTR menyimpulkan DST Prancis mendiskriminasi perusahaan Amerika Serikat (AS). USTR juga menyebut pajak itu tidak konsisten dengan prinsip kebijakan perpajakan internasional yang berlaku.
“Keputusan USTR hari ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa AS akan mengambil tindakan terhadap rezim pajak digital yang mendiskriminasi atau memaksakan beban yang tidak semestinya pada perusahaan AS,” kata US Trade Representative Robert Lighthizer, Senin (2/12/2019).
USTR, sambung Lighthizer, sedang menimbang apakah akan membuka penyelidikan serupa pada DST Austria, Italia, dan Turki. Pasalnya, USTR kini tengah berfokus untuk melawan proteksionisme yang berkembang di negara-negara anggota UE.
Lebih lanjut, dalam laporannya, USTR menyebut DST Prancis tidak masuk akal, diskriminatif, dan membebani perdagangan AS. Melalui laporan tersebut, USTR juga meminta komentar dari publik atas tindakan yang diusulkan USTR.
Komentar publik tersebut dikirim melalui Federal eRulemaking pada laman http://www.regulations.gov paling lambat pada 6 Januari 2020. Setelah itu, pada 7 Januari 2020 Komite Investigasi Section 301 akan mengadakan audiensi publik yang bertempat di kantor USTR.
Tindakan yang diusulkan adalah pengenaan bea tambahan hingga 100% atas produk tertentu dari Prancis. Produk yang diusulkan terkena bea tambahan itu tercantum dalam daftar produk pada lampiran laporan tersebut.
Secara lebih terperinci, produk Prancis yang dikenai bea masuk mencakup 63 pos tarif produk diantaranya yoghurt, mentega, dan tas. Diperkirakan nilai perdagangan dari produk tersebut mencapai US$2,4 miliar (setara Rp33,8 triliun).
Setiap usulan tindakan yang diusulkan USTR telah mempertimbangkan tingkat kerusakan ekonomi yang akan diderita AS akibat DST Prancis. Hasil laporan lebih terperinci yang menguraikan temuan penyelidikan tersedia di laman resmi USTR.
Adapun dirilisnya laporan hasil investigasi ini merupakan buntut dari ditekennya aturan pajak digital Prancis pada Mei lalu. Pemerintah AS menganggap pajak tersebut diskriminatif dan melayangkan investigasi hingga mengancam akan melakukan tindakan pembalasan. (kaw)
