Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Harapan dan Optimisme di Dua Minggu Terakhir Desember

1
1

JAKARTA,  DDTCNews – Pagi ini, Rabu (20/12) kabar datang dari Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai yang berharap di sisa dua pekan terakhir 2017, penerimaan cukai mengalami pelonjakan. Lonjakan penerimaan cukai itu adalah harapan satu-satunya untuk mengejar target penerimaan bea dan cukai tahun ini yang sebesar Rp189,14 triliun.  

Sebab, hingga pertengahan Desember 2017, realisasi penerimaan Bea Cukai baru mencapai 80,78% dari target atau sebesar Rp152,79 triliun. Dengan realisasi itu maka Ditjen Bea dan Cukai berpotensi besar untuk kembali gagal dalam mencapai target penerimaan tahun ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Prambudi mengatakan penerimaan bea dan cukai dua pekan akhir menjelang tutup buku biasanya melonjak dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Bahkan Heru percaya diri, realisasi penerimaan bea dan cukai tahun ini di atas target. Mengingat, perusahaan rokok masih harus membayar pesanan cukai rokok dalam dua bulan ke depan sebelum tutup buku. Selain cukai rokok, penerimaan bea cukai juga akan tertolong dengan kenaikan bea masuk dan bea keluar seiring dengan peningkatan kinerja ekspor-impor di akhir tahun.

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Berita lainnya adalah mengenai belum adanya rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Tarif PPN Belum Akan Diturunkan

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif PPN. Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atau menaikan PPN. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif yanuar mengatakan, UU PPN memang mengatur kemungkinan pemerintah menurunkan atau menaikan tarif PPN tanpa melakukan perubahan UU. Arif mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. Dan saat ini tarif PPN ditetapkan sebesar 10%.

  • Ditjen Pajak Upayakan Kebijakan Pajak Tidak Meresahkan Dunia Usaha

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jajaran Ditjen Pajak akan terus bekerja secara cermat dalam membuat peraturan serta menjalankan kebijakan perpajakan sehingga tidak menimbulkan keresahan khususnya bagi kalangan dunia usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ia mengungkapkan bahwa sektor pemerintah maupun swasta, masing-masing memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengelola perekonomian. Pemerintah ingin tetap bisa membantu pengusaha sebagai pihak yang menciptakan kesempatan kerja, pihak yang menciptakan inovasi, pembaruan, efisiensi dan sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Dengan kerja sama yang tercipta antara pemerintah dengan para pengusaha, Sri Mulyani berharap negara mampu mengoptimalkan potensi bisnis maupun dari sisi kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Seret, Pengawasan WP Mulai Digencarkan Lagi
  • Tantangan Inflasi Kian Berat

Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengungkapkan kenaikan harga komoditas di pasar global merupakan tantangan yang paling berat karena akan berpengaruh terhadap harga pangan di dalam negeri.  Dengan demikian, pemerintah harus berusaha keras menstabilkan harga pangan seperti yang dicapai tahun ini. Juniman menilai tahun politik akan menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk mempertahankan komitmennya, yakni tidak melakukan penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered prices). Konsekuensinya subsidi pemerintah akan membengkak jika harga minyak menjulang tinggi pada 2018. Saat ini, ketidakpastian politik di Timur Tengah juga dapat memengaruhi harga komoditas global menjadi merangkak naik, termasuk minyak mentah.

  • Barang Kena Cukai Akan Diperbanyak

Pemerintah berencana memperbanyak jenis barang kena cukai (BKC). Selain terkait penerimaan, pertimbangan lainnya adalah untuk mengendalikan jenis konsumsi barang tertentu. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Marisi Zainudin Sihotang mengatakan Indonesia saat ini termasuk negara yang paling terlambat dalam perkembangan BKC. Padahal, di negara-negara lain seperti Prancis, barang sejenis tepung dan sereal bisa dikenakan cukai. Sebagai gambaran Finlandia 16 jenis BKC, Jerman 13 jenis BKC, Jepang 24 jenis BKC, Korea Selatan 18 jenis BKC, Malaysia 14 jenis BKC, Singapura 33 jenis BKC, dan India 28 jenis BKC. Terkait upaya menutup celah kebocoran penerimaan cukai, Ditjen Bea dan Cukai mengoptimalkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal. (Amu)

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

Bahkan Heru percaya diri, realisasi penerimaan bea dan cukai tahun ini di atas target. Mengingat, perusahaan rokok masih harus membayar pesanan cukai rokok dalam dua bulan ke depan sebelum tutup buku. Selain cukai rokok, penerimaan bea cukai juga akan tertolong dengan kenaikan bea masuk dan bea keluar seiring dengan peningkatan kinerja ekspor-impor di akhir tahun.

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Berita lainnya adalah mengenai belum adanya rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Tarif PPN Belum Akan Diturunkan

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif PPN. Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atau menaikan PPN. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif yanuar mengatakan, UU PPN memang mengatur kemungkinan pemerintah menurunkan atau menaikan tarif PPN tanpa melakukan perubahan UU. Arif mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. Dan saat ini tarif PPN ditetapkan sebesar 10%.

  • Ditjen Pajak Upayakan Kebijakan Pajak Tidak Meresahkan Dunia Usaha

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jajaran Ditjen Pajak akan terus bekerja secara cermat dalam membuat peraturan serta menjalankan kebijakan perpajakan sehingga tidak menimbulkan keresahan khususnya bagi kalangan dunia usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ia mengungkapkan bahwa sektor pemerintah maupun swasta, masing-masing memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengelola perekonomian. Pemerintah ingin tetap bisa membantu pengusaha sebagai pihak yang menciptakan kesempatan kerja, pihak yang menciptakan inovasi, pembaruan, efisiensi dan sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Dengan kerja sama yang tercipta antara pemerintah dengan para pengusaha, Sri Mulyani berharap negara mampu mengoptimalkan potensi bisnis maupun dari sisi kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Seret, Pengawasan WP Mulai Digencarkan Lagi
  • Tantangan Inflasi Kian Berat

Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengungkapkan kenaikan harga komoditas di pasar global merupakan tantangan yang paling berat karena akan berpengaruh terhadap harga pangan di dalam negeri.  Dengan demikian, pemerintah harus berusaha keras menstabilkan harga pangan seperti yang dicapai tahun ini. Juniman menilai tahun politik akan menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk mempertahankan komitmennya, yakni tidak melakukan penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered prices). Konsekuensinya subsidi pemerintah akan membengkak jika harga minyak menjulang tinggi pada 2018. Saat ini, ketidakpastian politik di Timur Tengah juga dapat memengaruhi harga komoditas global menjadi merangkak naik, termasuk minyak mentah.

  • Barang Kena Cukai Akan Diperbanyak

Pemerintah berencana memperbanyak jenis barang kena cukai (BKC). Selain terkait penerimaan, pertimbangan lainnya adalah untuk mengendalikan jenis konsumsi barang tertentu. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Marisi Zainudin Sihotang mengatakan Indonesia saat ini termasuk negara yang paling terlambat dalam perkembangan BKC. Padahal, di negara-negara lain seperti Prancis, barang sejenis tepung dan sereal bisa dikenakan cukai. Sebagai gambaran Finlandia 16 jenis BKC, Jerman 13 jenis BKC, Jepang 24 jenis BKC, Korea Selatan 18 jenis BKC, Malaysia 14 jenis BKC, Singapura 33 jenis BKC, dan India 28 jenis BKC. Terkait upaya menutup celah kebocoran penerimaan cukai, Ditjen Bea dan Cukai mengoptimalkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal. (Amu)

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan bea cukai
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP