Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 21 September 2018 | 16:45 WIB
VIETNAM
Jum'at, 21 September 2018 | 16:07 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 21 September 2018 | 15:54 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
 
Review
Jum'at, 21 September 2018 | 20:00 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Senin, 17 September 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Kamis, 13 September 2018 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
Senin, 03 September 2018 | 15:16 WIB
IBNU KHALDUN:
 
Data & alat
Rabu, 19 September 2018 | 10:42 WIB
KURS PAJAK 19-25 SEPTEMBER 2018
Rabu, 12 September 2018 | 08:58 WIB
KURS PAJAK 12-18 SEPTEMBER 2018
Rabu, 05 September 2018 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 5-11 SEPTEMBER 2018
 
Komunitas
Jum'at, 21 September 2018 | 16:22 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Kamis, 20 September 2018 | 19:03 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Rabu, 19 September 2018 | 19:34 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
 
Reportase

GPN dan Perluasan Basis Pajak

6

Pimpinan Bank Indonesia (BI) dan sejumlah menteri kabinet berpose dalam peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional, Senin (4/12/2017). (Foto: BI)

PEKAN lalu Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Seremoni peluncurannya lumayan heboh. Ada Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan tentu saja para pejabat teras lembaga keuangan dan perbankan.

Dalam sesi sambutan, Menko Perekonomian mengungkapkan penasarannya tentang persiapan GPN yang terlalu lama, mengingat gagasannya sudah ada sejak 20 tahun silam. “Mungkin karena persoalan yang menyangkut teknologi ini lebih dulu pemain di lapangan daripada regulator,” katanya.

Dalam konteks perbankan, ia menjelaskan, ketika ada satu atau dua bank yang lebih dahulu masuk dan menggelontorkan banyak investasi ke sektor tersebut, situasinya agak sulit bagi regulator untuk mengubahnya karena ada faktor kompetisi dan kepentingan lainnya.

Baca Juga: Soal Rupiah, Ini Permintaan Menkeu ke Pengusaha

Karena itu, Darmin mengaku senang dan bersyukur GPN yang juga disebut dengan National Payment Gateway tersebut akhirnya bisa terealisasi. Apalagi, Darmin juga pernah 4 tahun menakhodai BI, 1 tahun sebagai Deputi Gubernur Senior, dan 3 tahun sebagai Gubernur BI.

Jika Darmin melihatnya dari konflik kepentingan itu, lain lagi Menkeu Sri Mulyani. Ia melihatnya dari sudut pandang pajak. “Teorinya, saya akan mendapat informasi mengenai transaksi itu. Ujungnya adalah itu database penting untuk kewajiban perpajakan,” katanya, juga dalam sambutan acara itu.

Secara umum, tidak ada yang salah dengan pernyataan Darmin atau Sri Mulyani. Tapi kami melihat, apa yang sebetulnya dirancang oleh GPN pada dasarnya sudah terjadi, meski belum sepenuhnya, dan belum efisien karena masih ada biaya. Karena itu, GPN ini bukan sesuatu yang istimewa alias biasa.

Baca Juga: Sri Mulyani: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir

Boleh dikatakan, tidak ada effort luar biasa di balik GPN ini. Semua mulus-mulus saja. Peraturan BI (PBI) mengenai GPN dirilis 21 Juni 2017, sedangkan beleid turunannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terbit 20 September 2017, hingga kemudian di-launching 4 Desember 2017.

Namun, GPN tetap layak diapresiasi. Ia baik, tapi tidak istimewa. Ia baru dikatakan istimewa apabila data transaksi melalui ATM itu terkoneksi dengan data transaksi lain, serta data kependudukan yang integrasinya sedang berjalan melalui e-KTP. Dengan kata lain, single identification number (SIN).

GPN tentu bisa dilihat sebagai salah satu bagian dari infrastruktur terbangunnya sebuah sistem SIN. Bahkan lebih dari itu, sebuah Pusat Data Nasional, yang mengintegrasikan data transaksi keuangan privat (NPWP), transaksi keuangan publik (e-Audit), sekaligus data kependudukan (e-KTP).

Baca Juga: Sri Mulyani: Jangan Menakuti WP dan Bergosip

Inilah yang seharusnya diupayakan bersama-sama baik oleh Gubernur BI, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Inilah peluang sekaligus kesempatan untuk membangkitkan kembali gagasan SIN yang terkubur 10 tahun silam, yang tentu akan sangat berguna bagi kepentingan negara.

Memang, tidak mudah mewujudkan hal itu. Namun, kita sudah memiliki konsensus tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui UU No. 9 Tahun 2017 dan PMK No.70/PMK.03/2017—yang direvisi 2 pekan kemudian menjadi  PMK No. 73/PMK.03/2017.

Dari situ kita tahu ada dua konteks dalam mendapatkan informasi tersebut. Pertama, untuk informasi yang akan dipertukarkan secara otomatis, berlaku Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 17 PMK 73. Kedua, untuk informasi yang diminta DJP, berlaku Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 25 PMK 73.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Tembus Rp5.318 triliun

Pada konteks pertama, iformasi keuangan yang akan dipertukarkan bukanlah data transaksi via ATM/ EDC (electronic data capture), melainkan data sesuai Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 19 PMK 73, yaitu identitas, nomor rekening, bank, saldo (>Rp1 miliar), dan penghasilan lain terkait rekening.

Pada konteks kedua, informasi yang diminta DJP, dilakukan hanya dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan, antara lain untuk pengawasan, ekstensifikasi; pemeriksaan; penagihan; pemeriksaan bukti permulaan; penyidikan; atau penyelesaian upaya hukum perpajakan

Sampai di sini bisa kita simpulkan, apabila BI mengintegrasikan seluruh data transaksi via ATM dan EDC, maka ini akan sangat membantu otoritas pajak, terutama dalam memperluas basis data pajak sesuai dengan kekuasaan yang diberikan Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 25 PMK 73.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Bantuan Pengusaha Jelaskan Soal Utang

Tentu dibutuhkan langkah sistematis dan terstruktur untuk bisa meletakkan GPN dalam konteks SIN. Jika Gubernur BI, Menko Perekonomian dan Menkeu bahu-membahu mewujudkan itu, Insya Allah, rawe-rawe rantas malang-malang putung, kita semua niscaya akan berdiri memberikan dukungan!

Dalam konteks perbankan, ia menjelaskan, ketika ada satu atau dua bank yang lebih dahulu masuk dan menggelontorkan banyak investasi ke sektor tersebut, situasinya agak sulit bagi regulator untuk mengubahnya karena ada faktor kompetisi dan kepentingan lainnya.

Baca Juga: Soal Rupiah, Ini Permintaan Menkeu ke Pengusaha

Karena itu, Darmin mengaku senang dan bersyukur GPN yang juga disebut dengan National Payment Gateway tersebut akhirnya bisa terealisasi. Apalagi, Darmin juga pernah 4 tahun menakhodai BI, 1 tahun sebagai Deputi Gubernur Senior, dan 3 tahun sebagai Gubernur BI.

Jika Darmin melihatnya dari konflik kepentingan itu, lain lagi Menkeu Sri Mulyani. Ia melihatnya dari sudut pandang pajak. “Teorinya, saya akan mendapat informasi mengenai transaksi itu. Ujungnya adalah itu database penting untuk kewajiban perpajakan,” katanya, juga dalam sambutan acara itu.

Secara umum, tidak ada yang salah dengan pernyataan Darmin atau Sri Mulyani. Tapi kami melihat, apa yang sebetulnya dirancang oleh GPN pada dasarnya sudah terjadi, meski belum sepenuhnya, dan belum efisien karena masih ada biaya. Karena itu, GPN ini bukan sesuatu yang istimewa alias biasa.

Baca Juga: Sri Mulyani: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir

Boleh dikatakan, tidak ada effort luar biasa di balik GPN ini. Semua mulus-mulus saja. Peraturan BI (PBI) mengenai GPN dirilis 21 Juni 2017, sedangkan beleid turunannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terbit 20 September 2017, hingga kemudian di-launching 4 Desember 2017.

Namun, GPN tetap layak diapresiasi. Ia baik, tapi tidak istimewa. Ia baru dikatakan istimewa apabila data transaksi melalui ATM itu terkoneksi dengan data transaksi lain, serta data kependudukan yang integrasinya sedang berjalan melalui e-KTP. Dengan kata lain, single identification number (SIN).

GPN tentu bisa dilihat sebagai salah satu bagian dari infrastruktur terbangunnya sebuah sistem SIN. Bahkan lebih dari itu, sebuah Pusat Data Nasional, yang mengintegrasikan data transaksi keuangan privat (NPWP), transaksi keuangan publik (e-Audit), sekaligus data kependudukan (e-KTP).

Baca Juga: Sri Mulyani: Jangan Menakuti WP dan Bergosip

Inilah yang seharusnya diupayakan bersama-sama baik oleh Gubernur BI, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Inilah peluang sekaligus kesempatan untuk membangkitkan kembali gagasan SIN yang terkubur 10 tahun silam, yang tentu akan sangat berguna bagi kepentingan negara.

Memang, tidak mudah mewujudkan hal itu. Namun, kita sudah memiliki konsensus tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui UU No. 9 Tahun 2017 dan PMK No.70/PMK.03/2017—yang direvisi 2 pekan kemudian menjadi  PMK No. 73/PMK.03/2017.

Dari situ kita tahu ada dua konteks dalam mendapatkan informasi tersebut. Pertama, untuk informasi yang akan dipertukarkan secara otomatis, berlaku Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 17 PMK 73. Kedua, untuk informasi yang diminta DJP, berlaku Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 25 PMK 73.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Tembus Rp5.318 triliun

Pada konteks pertama, iformasi keuangan yang akan dipertukarkan bukanlah data transaksi via ATM/ EDC (electronic data capture), melainkan data sesuai Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 19 PMK 73, yaitu identitas, nomor rekening, bank, saldo (>Rp1 miliar), dan penghasilan lain terkait rekening.

Pada konteks kedua, informasi yang diminta DJP, dilakukan hanya dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan, antara lain untuk pengawasan, ekstensifikasi; pemeriksaan; penagihan; pemeriksaan bukti permulaan; penyidikan; atau penyelesaian upaya hukum perpajakan

Sampai di sini bisa kita simpulkan, apabila BI mengintegrasikan seluruh data transaksi via ATM dan EDC, maka ini akan sangat membantu otoritas pajak, terutama dalam memperluas basis data pajak sesuai dengan kekuasaan yang diberikan Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2017 dan Pasal 25 PMK 73.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Bantuan Pengusaha Jelaskan Soal Utang

Tentu dibutuhkan langkah sistematis dan terstruktur untuk bisa meletakkan GPN dalam konteks SIN. Jika Gubernur BI, Menko Perekonomian dan Menkeu bahu-membahu mewujudkan itu, Insya Allah, rawe-rawe rantas malang-malang putung, kita semua niscaya akan berdiri memberikan dukungan!

Topik : Sri Mulyani, Darmin Nasution, Perppu No. 1 Tahun 2017, UU No. 9 Tahun 2017 , AEoI, informasi perpaja
artikel terkait
Senin, 05 September 2016 | 07:31 WIB
TAX AMNESTY
Senin, 15 Agustus 2016 | 16:20 WIB
TARIF PPh BADAN
Selasa, 02 Agustus 2016 | 18:25 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 November 2016 | 14:50 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Kamis, 17 Mei 2018 | 14:27 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING:
Senin, 06 Februari 2017 | 16:20 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 10 Oktober 2016 | 20:01 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 20 November 2017 | 21:05 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Senin, 17 Oktober 2016 | 18:27 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 10 Agustus 2017 | 18:45 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 23 Januari 2017 | 16:01 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 04 Juli 2018 | 15:56 WIB
TAJUK
Sabtu, 08 April 2017 | 07:41 WIB
PASCA TAX AMNESTY
Selasa, 02 Agustus 2016 | 18:25 WIB
TAJUK PAJAK
Terpopuler
6