PERDAGANGAN BEBAS ASEAN

Giliran Thailand dan Vietnam Bergabung

Redaksi DDTCNews | Minggu, 11 September 2016 | 19:30 WIB
Giliran Thailand dan Vietnam Bergabung

JAKARTA, DDTCNews – Thailand dan Vietnam mengutarakan keinginan dan kesiapannya bergabung dalam proyek percontohan penggunaan sistem self certification atau sistem sertifikasi mandiri dalam skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Sebelumnya, Laos dan Filipina sudah bergabung bergabung lebih dulu dalam proyek yang digagas pemerintah Indonesia tersebut. Baik Indonesia, Laos dan Filipina telah sepakat menyetujui rencana keikutsertaan Thailand dan Vietnam.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Robert L.Marbun mengatakan ATIGA merupakan kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas di antara negara anggota ASEAN.

Baca Juga:
Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

“Setiap negara yang tergabung dalam proyek ini akan dikenai tarif preferensi sepanjang memenuhi asal barang dan menyerahkan invoice declaration pada saat pengajuan pemberitahuan impor,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Besarnya tarif preferensi ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA.

Sementara, invoice declaration diterbitkan eksportir bersertifikat di negara peserta proyek dengan cara sertifikasi mandiri untuk barang jenis tertentu yang tercantum dalam daftar barang yang diproduksi eksportir.

Baca Juga:
Permulus Repatriasi Barang Antik, Ilmuwan Minta Pembebasan Pajak

“Data-data mengenai eksportir bersertifikat diperoleh dari ASEAN Secretariat,” tambahnya seperti dilansir laman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Nantinya, data tersebut akan diteruskan kepada seluruh kantor pabean dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Senin, 22 April 2024 | 15:16 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Soal Natura, DJP: Saat Ini, Silakan Pakai Format Daftar Biaya Promosi

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?