Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Fenomena Jastip Merebak, Ini Kata DJBC

2
2

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Fenomena jasa titipan alias Jastip terutama dari luar negeri menjamur dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas kepabeanan tidak melarang altivitas ini selama patuh atas aturan perpajakan yang berlaku.

Kepala Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Djanurindro Wibowo mengatakan sejatinya praktik Jastip masuk ranah perniagaan. Oleh karena itu, beban perpajakan menjadi konsekuensi dari aktivitas bisnis.

“Jastip tidak masalah selama tetap memberikan perhatian yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Jangan sampai bisnis berkembang karena penghindaran pajak,” katanya dalam workshop bertajuk ‘Titip Menitip Aman Dan Nyaman. Ga Perlu Kucing-Kucingan’ di Kantor Pusat DJBC, Jumat (26/4/2019).

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Menurutnya, aspek kesetaraan dalam perpajakan juga berlaku antara pemain jastip dan pelaku usaha perdagangan konvensional. Oleh karena itu, deklarasi kepabeanan pelaku usaha jastip yang membeli barang dari luar negeri.

Aspek perpajakan tersebut menurut Djanurindro antara lain adalah membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, akan tercipta level of playing field di antara seluruh pelaku usaha.

Imbauan kepatuhan sukarela menjadi langkah awal DJBC kepada pelaku usaha jastip dari luar negeri. Oleh karena itu, sosialisasi mulai intensif digelar DJBC.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

“Negara ini harus adil. Ketika barang komersial maka dia bayar pajak. Selain itu dia [penyedia jasa jastip] harus memastikan risiko terhadap barang. Jangan sampai bawa barang baik masuk maupun keluar itu barang yang berisiko,” paparnya. (kaw)

“Jastip tidak masalah selama tetap memberikan perhatian yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Jangan sampai bisnis berkembang karena penghindaran pajak,” katanya dalam workshop bertajuk ‘Titip Menitip Aman Dan Nyaman. Ga Perlu Kucing-Kucingan’ di Kantor Pusat DJBC, Jumat (26/4/2019).

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Menurutnya, aspek kesetaraan dalam perpajakan juga berlaku antara pemain jastip dan pelaku usaha perdagangan konvensional. Oleh karena itu, deklarasi kepabeanan pelaku usaha jastip yang membeli barang dari luar negeri.

Aspek perpajakan tersebut menurut Djanurindro antara lain adalah membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, akan tercipta level of playing field di antara seluruh pelaku usaha.

Imbauan kepatuhan sukarela menjadi langkah awal DJBC kepada pelaku usaha jastip dari luar negeri. Oleh karena itu, sosialisasi mulai intensif digelar DJBC.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

“Negara ini harus adil. Ketika barang komersial maka dia bayar pajak. Selain itu dia [penyedia jasa jastip] harus memastikan risiko terhadap barang. Jangan sampai bawa barang baik masuk maupun keluar itu barang yang berisiko,” paparnya. (kaw)

Topik : jastip, bea cukai, DJBC
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI