Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Fasilitas Tax Holiday Bisa Dicabut, Begini Penyebabnya

A+
A-
5
A+
A-
5
Fasilitas Tax Holiday Bisa Dicabut, Begini Penyebabnya

INVESTASI merupakan salah satu kunci untuk percepatan dan peningkatan pembangunan serta akselerasi perekonomian nasional. Wajib pajak badan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tentunya berhak memperoleh fasilitas tax holiday berdasarkan pada keputusan pemerintah.

Namun, fasilitas tax holiday yang telah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak badan mempunyai kemungkinan untuk dicabut. Artinya, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan pemerintah mengeluarkan penetapan pencabutan atas pemanfaatan tax holiday kepada wajib pajak badan. Pencabutan fasilitas tax holiday tersebut tentu saja tidak diharapkan wajib pajak badan.

Dalam artikel ini diuraikan beberapa penyebab dilakukannya pencabutan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan tersebut. Berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2020), terdapat 4 penyebab yang mendorong pemerintah mengeluarkan penetapan pencabutan fasilitasn pengurangan PPh badan.

Baca Juga: Ketentuan Prosedur Pencacahan Barang Kena Cukai

Pertama, apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, huruf e, huruf g, atau huruf i PMK 130/2020 terpenuhi. Adapun hasil pemeriksaan yang dimaksud terkait dengan ketidaksesuaian jumlah nilai realisasi penanaman modal baru serta ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana kegiatan usaha utama,

Selain itu, temuan hasil pemeriksaan berkaitan juga dengan pelaksanaan produksi komersial saat pengajuan permohonan tax holiday dan tidak memenuhi kriteria kuantitatif industri pionir. Pencabutan keputusan dikarenakan adanya beberapa temuan tersebut dapat dikecualikan dalam hal wajib pajak badan mendapat penugasan pemerintah.

Kedua, dalam hal wajib pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas untuk realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan PPh badan. Pencabutan keputusan pada poin ini dikecualikan karena dua alasan berikut:

Baca Juga: Simak Ketentuan Penagihan Cukai
  1. wajib pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas untuk realisasi penanaman modal baru yang merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri; dan/atau
  2. wajib pajak yang mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas untuk realisasi penanaman modal baru merupakan wajib pajak yang mendapat penugasan pemerintah.

Ketiga, jika wajib pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh badan. Namun, pemindahtanganan aset tersebut tidak dapat menjadi alasan pencabutan jika dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi investasi kurang dari batas minimal penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu.

Keempat, wajib pajak melakukan relokasi penanaman modal yang memperoleh pengurangan PPh badan ke luar negeri.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (4) PMK 130/2020, pencabutan fasilitas tax holiday untuk alasan yang pertama akan ditetapkan oleh menteri keuangan. Sementara itu, apabila wajib pajak badan memenuhi alasan pada poin kedua, ketiga, dan keempat maka pencabutan fasilitas tax holiday ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapat rekomendasi dari kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pelaksanaan atau tindak lanjut atas penetapan pencabutan fasilitas tersebut dilakukan oleh direktur jenderal pajak untuk dan atas nama menteri keuangan.

Baca Juga: Komitmen Investasi Penerima Tax Holiday Turun, Ada Apa?

Setelah dilakukan pencabutan, konsekuensi yang ditanggung wajib pajak badan ialah harus membayarkan kembali dan mendapatkan sanksi administrasi atas pengurangan PPh badan yang telah dimanfaatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) PMK 130/2020. Adapun sanksi administrasi yang dimaksud ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak yang wajib dibayarkan kembali beserta sanksi administrasinya tersebut dihitung sejak tahun pajak saat alasan-alasan pencabutan pada poin kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana diuraikan di atas muncul. Wajib pajak badan yang telah dicabut hak untuk memanfaatkan tax holiday tidak dapat diberikan lagi fasilitas tersebut.*

Baca Juga: Penyelesaian Pemeriksaan dengan Membuat LHP, Ini Sebab-sebabnya
Topik : kelas pajak, tax holiday, kelas pajak tax holiday, PMK 130/2020, pencabutan fasilitas tax holiday
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 15 Februari 2021 | 16:16 WIB
CUKAI (1)
Kamis, 11 Februari 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 10 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 08 Februari 2021 | 16:19 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (6)
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK