Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

A+
A-
8
A+
A-
8
Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Santoso Tri Hananto memaparkan materi dalam webinar bertajuk Penyesuaian Insentif Wajib Pajak UKM, Rabu (4/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Rencana penghapusan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (PPh) harus dibarengi dengan pemberian edukasi akuntansi dan perpajakan, termasuk untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Santoso Tri Hananto mengatakan edukasi akuntansi dan perpajakan diperlukan untuk membentuk kesadaran pajak sampai level masyarakat awam. Sistem serta aplikasi akuntansi dan perpajakan yang sederhana untuk UMKM juga diperlukan.

“Penghapusan Pasal 31E UU PPh tidak akan menimbulkan ‘tsunami yang besar’ pada UMKM tetapi tetap berpengaruh bagi wajib pajak yang sudah lama memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 31E UU PPh. Pemerintah tetap perlu memberikan keberpihakan pada UMKM,” ujarnya dalam webinar bertajuk Penyesuaian Insentif Wajib Pajak UKM, Rabu (4/8/2021)

Baca Juga: Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Dalam Pasal 31E UU PPh disebutkan wajib pajak dalam negeri beromzet sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (Pasal 17) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Fasilitas tersebut membuat tarif PPh badan sebesar 22% pada 2021 akan didiskon menjadi 11% bagi wajib pajak dengan penghasilan kurang dari Rp50 miliar. Rencana penghapusan fasilitas ini sudah masuk dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurut Santoso, setidaknya ada 3 landasan yang mendorong dihapusnya Pasal 31E UU PPh. Pertama, PPh Pasal 31E dirancang sebagai insentif pada waktu penerapan tarif tunggal PPh badan 28%. Kedua, wajib pajak UMKM dengan omzet dibawah 4,8M telah dikenakan PPh Final 0,5%.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Ketiga, pada 2022, tarif PPh badan akan turun menjadi 20% sehingga PPh Pasal 31E tidak relevan. Namun, Santoso menekankan penghapusan Pasal 31E UU PPh masih berupa rencana yang tercantum dalam RUU KUP sehingga masih dimungkinkan adanya perubahan.

Dalam kesempatan tersebut, Santoso menyatakan meskipun penghapusan fasilitas Pasal 31E UU PPh memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena dikenakan 1 jenis tarif, PPh yang akan dibayarkan akan lebih tinggi.

Di sisi lain, sambungnya, tarif PPh badan akan kembali turun menjadi 20% mulai 2022 sehingga beban pajak akan lebih rendah dari sebelumnya. Selain itu, meskipun ada pembatasan waktu, UMKM juga masih bisa memanfaatkan fasilitas PPh final sesuai dengan PP 23/2018.

Baca Juga: Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

“Insentif PPh [PP 23/2018] perlu jangka waktu agar UMKM berusaha naik peringkat dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Namun, harus ada antisipasi terhadap RUU KUP yang memberi rambu-rambu dihapusnya Pasal 31E UU PPh,” jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah pendaftar webinar ini mencapai 1.083 orang. Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (kaw)

Baca Juga: Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya
Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, UMKM, insentif pajak, UU PPh, RUU KUP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 12:30 WIB
PP 23/2018

Siap-Siap, Tahun Depan CV Sudah Tak Bisa Pakai PPh Final UMKM

Kamis, 23 September 2021 | 11:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Kamis, 23 September 2021 | 10:07 WIB
APBN KITA

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4-5% di Kuartal III 2021

Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK

Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya