Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ekonomi Digital Meningkat, World Bank: Threshold PKP Perlu Diturunkan

A+
A-
2
A+
A-
2
Ekonomi Digital Meningkat, World Bank: Threshold PKP Perlu Diturunkan

Laporan terbaru World Bank berjudul Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia. 

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia dinilai perlu menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) untuk meningkatkan basis pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital.

Dalam laporan terbaru World Bank berjudul Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia disebutkan threshold PKP yang tinggi menimbulkan distorsi terhadap sistem PPN. Akibat tingginya threshold PKP, banyak penyerahan yang tidak tercakup dalam sistem PPN.

"Distorsi makin besar bila threshold tersebut diterapkan pada pelaku usaha e-commerce yang notabene unit usahanya sangat banyak tetapi memiliki skala usaha yang kecil," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip pada Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Seperti diketahui, threshold PKP yang berlaku di Indonesia saat ini mencapai Rp4,8 miliar per tahun. Bila pelaku usaha memiliki peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar, mereka tidak perlu dikukuhkan PKP dan memungut PPN atas setiap penyerahan barang dan jasa.

Negara berkembang banyak menerapkan threshold PKP yang tinggi. Kondisi ini dikarenakan otoritas sulit untuk menerapkan sistem PPN secara utuh akibat informalitas ekonomi. Terlepas dari tren tersebut, threshold PKP yang berlaku di Indonesia tercatat sangat tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata internasional.

Oleh karena itu, World Bank memandang threshold PKP senilai Rp4,8 miliar per tahun tersebut perlu dievaluasi demi meningkatkan basis pajak dan menciptakan level playing field.

Baca Juga: Sri Mulyani Mulai Sapih Insentif, Termasuk PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP

Menurut World Bank, potensi pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital saat ini memang masih rendah. Namun, potensi pajak dari sektor tersebut berpotensi tumbuh pesat pada masa yang akan datang seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital.

Sebagai contoh, World Bank memproyeksikan e-commerce Indonesia akan tumbuh 54% pada 2020 dengan nilai mencapai US$32 miliar. Hal ini berbanding terbalik dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang terkontraksi -2,63% pada tahun lalu.

Tak hanya itu, pemajakan atas ekonomi digital juga berpotensi membantu Indonesia untuk memformalkan perekonomian Indonesia yang saat ini masih didominasi sektor informal.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Bila suatu unit usaha mampu bergeser dari sektor informal menuju sektor formal, mereka akan dapat lebih mendapatkan pembiayaan dari sektor keuangan. Unit usaha itu juga berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak pada masa mendatang. (kaw)

Topik : ekonomi digital, e-commerce, pengusaha kena pajak, PKP, PPN, threshold PKP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:50 WIB
Pemerintah dapat mengkaji opsi penurunan threshold PKP ini dengan menyesuaikan kembali kepada kondisi perekonomian di Indonesia.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 11:30 WIB
UU HPP

UU HPP Atur PPN Final, AR Kencangkan Sosialisasi ke Wajib Pajak

Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM Mobil Baru Diperpanjang, Simak Lagi Perinciannya

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB