Fokus
Data & alat
Kamis, 09 April 2020 | 14:58 WIB
STATISTIK PAJAK WARISAN
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Kamis, 09 April 2020 | 15:59 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Reportase

Efek Corona, Negosiasi P3B dan MAP dengan Negara Mitra Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Efek Corona, Negosiasi P3B dan MAP dengan Negara Mitra Ditunda

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews—Pandemi corona atau Covid-19 menyebabkan hambatan dalam dinamika perpajakan internasional di antaranya seperti tertundanya negosiasi persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia dengan beberapa negara.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan isu Covid-19 mengubah proses jalannya kegiatan di DJP. Proses negosiasi P3B yang tertunda tersebut antara lain antara Indonesia dengan Oman.

“Untuk saat ini yang sudah ditunda perundingannya adalah dengan Oman,” katanya Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini

Tahun ini, lanjut John, Indonesia berencana mengubah beberapa perjanjian pajak dengan beberapa negara. Namun karena isu Covid-19, pembaharuan perjanjian P3B dengan beberapa negara itu tampaknya bakal ditunda.

Sayangnya, selain Oman, John tidak memerinci negara mitra lainnya yang terpaksa tertunda proses negosiasi P3B tersebut. Meski begitu, berdasarkan catatan DDTCNews, DJP sempat menyebutkan beberapa negara tersebut.

Perjanjian pajak yang hendak diubah tersebut antara lain dengan Korea Selatan dan Jepang. Sementara itu, untuk negara kawasan Eropa pemerintah hendak mengubah P3B dengan Jerman dan Perancis.

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Selain menghambat proses negosiasi P3B, pandemi Corona juga turut berpengaruh kepada agenda pertemuan DJP dengan otoritas negara mitra dalam konteks perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP).

Perundingan DJP dengan beberapa negara disebut kemungkinan besar akan ditunda terkait merebaknya Covid-19 secara global. Belum lagi ada kebijakan karantina atau lockdown di sejumlah negara.

Menurut John, DJP telah melakukan dua kali perundingan MAP dalam tiga bulan pertama ini. DJP telah melakukan perundingan MAP untuk beberapa kasus dengan otoritas pajak Singapura (IRAS) dan otoritas pajak Jepang (NTA). (rig)

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

“Untuk saat ini yang sudah ditunda perundingannya adalah dengan Oman,” katanya Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Jokowi Larang ASN dan Pegawai BUMN Mudik Lebaran Tahun ini

Tahun ini, lanjut John, Indonesia berencana mengubah beberapa perjanjian pajak dengan beberapa negara. Namun karena isu Covid-19, pembaharuan perjanjian P3B dengan beberapa negara itu tampaknya bakal ditunda.

Sayangnya, selain Oman, John tidak memerinci negara mitra lainnya yang terpaksa tertunda proses negosiasi P3B tersebut. Meski begitu, berdasarkan catatan DDTCNews, DJP sempat menyebutkan beberapa negara tersebut.

Perjanjian pajak yang hendak diubah tersebut antara lain dengan Korea Selatan dan Jepang. Sementara itu, untuk negara kawasan Eropa pemerintah hendak mengubah P3B dengan Jerman dan Perancis.

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Selain menghambat proses negosiasi P3B, pandemi Corona juga turut berpengaruh kepada agenda pertemuan DJP dengan otoritas negara mitra dalam konteks perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP).

Perundingan DJP dengan beberapa negara disebut kemungkinan besar akan ditunda terkait merebaknya Covid-19 secara global. Belum lagi ada kebijakan karantina atau lockdown di sejumlah negara.

Menurut John, DJP telah melakukan dua kali perundingan MAP dalam tiga bulan pertama ini. DJP telah melakukan perundingan MAP untuk beberapa kasus dengan otoritas pajak Singapura (IRAS) dan otoritas pajak Jepang (NTA). (rig)

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%
Topik : efek virus corona, agenda pajak, negosiasi perpajakan internasional, ditjen pajak, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 07 April 2020 | 11:51 WIB
PENANGANAN VIRUS CORONA
Selasa, 07 April 2020 | 11:13 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 07 April 2020 | 10:10 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 06 April 2020 | 19:15 WIB
PERPRES 54/2020
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 19:19 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:31 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 17:56 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 09 April 2020 | 17:35 WIB
PENGADILAN PAJAK (5)
Kamis, 09 April 2020 | 17:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 09 April 2020 | 17:09 WIB
STIMULUS ATASI VIRUS CORONA
Kamis, 09 April 2020 | 16:25 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q1-2020
Kamis, 09 April 2020 | 16:21 WIB
AMERIKA SERIKAT