JERMAN
ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas
Muhamad Wildan | Jumat, 27 Januari 2023 | 13:30 WIB
ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Christine Lagarde.

FRANKFURT, DDTCNews - European Central Bank (ECB) meminta kepada negara-negara Uni Eropa untuk segera memberikan insentif pajak atas pembiayaan berbentuk ekuitas.

Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan hingga saat ini masih terdapat bias perlakuan pajak antara pembiayaan berbentuk ekuitas dan pembiayaan berupa utang. Menurut Lagarde, pembiayaan ekuitas diperlukan untuk mendukung digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau.

"Berdasarkan riset ECB, ekuitas adalah instrumen terbaik untuk mengalirkan dana ke sektor yang membutuhkan inovasi. Namun, ketentuan pajak justru lebih mendorong pembiayaan dalam bentuk utang ketimbang ekuitas," ujar Lagarde, dikutip Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
VAT Refund Berlaku 2024, Daya Saing Pariwisata Filipina Bakal Meroket

Mengacu pada praktik di banyak negara, perusahaan yang menarik pembiayaan utang memiliki keleluasaan untuk membiayakan bunga. Berbanding terbalik, biaya yang terkait dengan pembiayaan ekuitas seperti dividen justru tidak dapat dibiayakan ketika perusahaan menghitung penghasilan kena pajak.

Akibat adanya perbedaan perlakuan ini, biaya pajak yang timbul dari ekuitas menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan pinjaman bank.

Komisioner Bidang Perpajakan Komisi Eropa Paolo Gentiloni sesungguhnya telah mengusulkan proposal baru bertajuk debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) sejak Mei tahun lalu.

Baca Juga:
Membandingkan Belanja Pajak RI dengan Negara Lain, Perlu Lihat Hal Ini

Lewat proposal ini, negara-negara Uni Eropa akan memberikan insentif pajak atas pembiayaan ekuitas guna menciptakan perlakuan pajak yang sama antara pembiayaan ekuitas dan utang.

Saat ini, negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki kebijakan insentif atas pembiayaan ekuitas yang mirip dengan DEBRA antara lain Belgia, Siprus, Italia, Malta, Polandia, dan Portugal.

Sayangnya, pembahasan DEBRA terhenti pada pertengahan tahun lalu. Proposal ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak mulai dari European Economic and Social Affairs Committee hingga Parlemen Swedia. Pemerintah Estonia juga berpandangan DEBRA tidak dapat diterapkan di negaranya karena bias antara ekuitas dan utang diklaim tidak terjadi di Estonia. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 April 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI Registrasi IMEI Sudah di e-CD, Sri Mulyani: Enggak Perlu Antre Lagi
Sabtu, 01 April 2023 | 14:00 WIB KPP MADYA DENPASAR Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi
Sabtu, 01 April 2023 | 12:45 WIB KEPATUHAN PAJAK Sebanyak 11,6 Juta WP Orang Pribadi Sampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu
Sabtu, 01 April 2023 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Penegakan Hukum DJP, Pemulihan Pendapatan Negara Sentuh Rp1,6 Triliun
Sabtu, 01 April 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK Informasi yang Wajib Termuat dalam Surat Keterangan Bebas PPnBM
Sabtu, 01 April 2023 | 10:00 WIB PMK 155/2022 Catat! 5 Kesalahan Data PEB Ini Tak Bisa Dilakukan Pembetulan
Sabtu, 01 April 2023 | 09:15 WIB BINCANG ACADEMY Sengketa Pajak Biaya Promosi, Simak Penyebabnya dan Strateginya
Sabtu, 01 April 2023 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK Periode Lapor SPT Tahunan OP Sudah Lewat, Kalau Telat Kena Denda?
Sabtu, 01 April 2023 | 08:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN Laporan SPT Tahunan WP Bakal Diteliti, Penyampaian SP2DK Dievaluasi