JERMAN

ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Muhamad Wildan | Jumat, 27 Januari 2023 | 13:30 WIB
ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Christine Lagarde.

FRANKFURT, DDTCNews - European Central Bank (ECB) meminta kepada negara-negara Uni Eropa untuk segera memberikan insentif pajak atas pembiayaan berbentuk ekuitas.

Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan hingga saat ini masih terdapat bias perlakuan pajak antara pembiayaan berbentuk ekuitas dan pembiayaan berupa utang. Menurut Lagarde, pembiayaan ekuitas diperlukan untuk mendukung digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau.

"Berdasarkan riset ECB, ekuitas adalah instrumen terbaik untuk mengalirkan dana ke sektor yang membutuhkan inovasi. Namun, ketentuan pajak justru lebih mendorong pembiayaan dalam bentuk utang ketimbang ekuitas," ujar Lagarde, dikutip Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Mengacu pada praktik di banyak negara, perusahaan yang menarik pembiayaan utang memiliki keleluasaan untuk membiayakan bunga. Berbanding terbalik, biaya yang terkait dengan pembiayaan ekuitas seperti dividen justru tidak dapat dibiayakan ketika perusahaan menghitung penghasilan kena pajak.

Akibat adanya perbedaan perlakuan ini, biaya pajak yang timbul dari ekuitas menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan pinjaman bank.

Komisioner Bidang Perpajakan Komisi Eropa Paolo Gentiloni sesungguhnya telah mengusulkan proposal baru bertajuk debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) sejak Mei tahun lalu.

Baca Juga:
Tingkatkan Kesadaran Pajak, Uni Emirat Arab Terbitkan Taxpayer Charter

Lewat proposal ini, negara-negara Uni Eropa akan memberikan insentif pajak atas pembiayaan ekuitas guna menciptakan perlakuan pajak yang sama antara pembiayaan ekuitas dan utang.

Saat ini, negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki kebijakan insentif atas pembiayaan ekuitas yang mirip dengan DEBRA antara lain Belgia, Siprus, Italia, Malta, Polandia, dan Portugal.

Sayangnya, pembahasan DEBRA terhenti pada pertengahan tahun lalu. Proposal ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak mulai dari European Economic and Social Affairs Committee hingga Parlemen Swedia. Pemerintah Estonia juga berpandangan DEBRA tidak dapat diterapkan di negaranya karena bias antara ekuitas dan utang diklaim tidak terjadi di Estonia. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan