Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

E-Faktur 3.0, Pengkreditan Pajak Masukan Tetap Harus Utuh

A+
A-
13
A+
A-
13
E-Faktur 3.0, Pengkreditan Pajak Masukan Tetap Harus Utuh

Ilustrasi. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Dengan adanya fitur prepopulated pajak masukan dalam aplikasi e-faktur 3.0, pengkreditan pajak masukan tetap harus dilakukan secara utuh dalam suatu masa pajak.

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan sama seperti versi sebelumnya, pengkreditan pajak masukan yang dilakukan pengusaha kena pajak (PKP) menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 tetap tidak dapat dilakukan sebagian dalam suatu masa pajak.

“Silakan pajak masukan dikreditkan secara utuh terlebih dahulu dan pada akhir tahun diperhitungkan dengan mekanisme penghitungan kembali pajak masukan,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Seperti diberitakan sebelumnya, pengkreditan pajak masukan melalui fitur prepopulated pada e-faktur 3.0 tidak harus dilakukan dengan memilih (klik) satu persatu. Pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan per halaman yang ditampilkan oleh sistem, yaitu 1.000 data pajak masukan.

Pada fitur prepopulated pajak masukan juga disediakan menu filter by nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor faktur. Dengan demikian, sambung DJP, pengusaha kena pajak (PKP) dapat memilih pajak masukan yang akan dikreditkan per masa pajak berdasarkan menu tersebut.

Terkait dengan total jumlah pajak masukan, DJP mengatakan sudah tersedia menu download prepopulated pajak masukan dan prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB) dalam e-faktur web based.

Baca Juga: Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Menu itu berbeda dengan menu perpopulated pajak masukan dan prepopulated PIB pada aplikasi e-faktur client desktop 3.0. Pada e-faktur client desktop 3.0, disediakan data pajak masukan atau PIB yang masih bisa dikreditkan untuk suatu masa pajak dan tiga masa pajak tidak sama ke belakang.

“Menu download prepopulated pajak masukan dan prepopulated PIB menyediakan data berdasarkan masa pajak (tidak termasuk masa pajak tidak sama),” tulis DJP.

Pajak masukan dan/atau PIB yang di­-download, sambung DJP, adalah seluruh pajak masukan dan/atau PIB untuk masa pajak yang dipilih dalam bentuk rar. PKP dalam melakukan extract file yang dimaksud. Hasilnya adalah file dalam bentuk CSV.

Baca Juga: Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi

File CSV tersebut dapat diimpor ke menu administrasi pajak masukan atau administrasi dokumen lain pajak masukan. Melalui mekanisme ini, PKP dapat menyaring (filter) berdasarkan kebutuhan sebelum melakukan upload pajak masukan tersebut. (kaw)

Topik : e-Faktur, e-Faktur 3.0, faktur pajak, Ditjen Pajak, DJP, PKP, PPN, pajak masukan, e-Faktur 2.2

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Kode Faktur Pajak dan Fungsinya

Sabtu, 24 Juli 2021 | 10:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

DJP Bisa Awasi Wajib Pajak Lawan Transaksi Bendahara Pemerintah

Sabtu, 24 Juli 2021 | 09:00 WIB
INSENTIF PAJAK

Dampak Insentif Pajak Mobil Ditanggung Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

Sabtu, 24 Juli 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Benahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang Terbit

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak