Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

DPR Pertanyakan Arah Kebijakan Fiskal yang Ditempuh Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
DPR Pertanyakan Arah Kebijakan Fiskal yang Ditempuh Pemerintah

Suasana rapat dengar pendapat di ruang Komisi XI DPR.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan sejumlah unit eselon I Kemenkeu. Deretan pertanyaan terkait arah kebijakan disampaikan kepada otoritas fiskal.

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto menjadi pimpinan rapat dengan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen PPR Luky Alfirman dan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto. Berbagai pertanyaan disampaikan terkait paparan empat unit eselon I di tubuh Kemenkeu tersebut.

Pemaparan dibuka oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo dan dilanjutkan oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi. Pemaparan yang disampaikan keduanya terkait perkembangan penerimaan hingga Oktober 2019 dan juga strategi yang akan ditempuh untuk mengamankan penerimaan tahun depan. Hal serupa juga disampaikan oleh Dirjen PPR Luky Alfirman dan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto.

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

“Jadi silakan bagi anggota bisa melakukan pendalaman atas apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing dirjen," kata Dito di ruang rapat Komisi XI, Rabu (11/12/2019).

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun misalnya menyampaikan beberapa pertanyaan mulai dari sisi penerimaan hingga pembiayaan. Dari sisi penerimaan, politisi Partai Golkar itu mempertanyakan seberapa realistis target yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak.

Kemudian, pertanyaan diajukan terkait realisasi penerimaan dari sektor migas yang terjun bebas dari tahun lalu. Pertanyaan juga menyasar alasan pemerintah melakukan kebijakan front loading atas pembiayaan utang di awal tahun.

Baca Juga: Perlukah Industri Tambang Dapat Insentif? Ini Kata Pemerhati Pajak

"Jadi untuk PPh migas ini yang terjadi dua kali shortfall. Yang pertama harga yang di bawah asumsi dan ditambah dengan selisih nilai kurs yang juga di bawah asumsi,” ungkap Misbakhun.

Selanjutnya, Satori dari Partai Nasdem menekankan bagaimana strategi Ditjen Pajak dalam mengamankan penerimaan di tengah kebijakan insentif yang ditawarkan pemerintah. Dia juga bertanya tentang rencana kebijakan dalam bentuk omnibus law perpajakan yang memangkas tarif PPh Badan.

Kemudian, anggota dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian menanyakan bagaimana inovasi yang akan dilakukan Ditjen Pajak selain memberikan insentif kepada wajib pajak. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kinerja otoritas dalam mengumpulkan penerimaan.

Baca Juga: Pacu Penerimaan Pajak, 500 Tapping Box Bakal Dipasang Tahun Ini

Hingga berita ini diturunkan, proses RDG masih berlangsung di ruang rapat Komisi XI. Proses diskusi masih berkutat kepada pertanyaan terkait bagaimana arah kebijakan otoritas fiskal baik dari sisi penerimaan, belanja, hingga pembiayaan anggaran. (kaw)

Topik : Komisi XI, penerimaan pajak, kebijakan fiskal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 24 Juli 2020 | 11:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 23 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI BENGKULU
Rabu, 22 Juli 2020 | 09:50 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Senin, 20 Juli 2020 | 17:04 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Kamis, 13 Agustus 2020 | 07:07 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL