Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

DJP Mulai Lakukan Penelitian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

A+
A-
29
A+
A-
29
DJP Mulai Lakukan Penelitian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sudah mulai melakukan penelitian atas kelengkapan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2019 dari wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi pelaporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan penelitian terhadap SPT tahunan PPh 2019 sudah merupakan tugas rutin dari setiap account representative (AR).

“AR yang akan memantau, meneliti, dan mengingatkan wajib pajak dan menindaklanjuti apabila wajib pajak masih belum melaksanakan kewajibannya,” ujar Hestu, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: DJP Bikin SE Pengelolaan Dokumen Selain SPT

Bagi wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2019, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019, wajib menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 30 Juni 2020 melalui formulir SPT pembetulan.

Kemudian, mulai kemarin, Rabu (1/7/2020, Ditjen Pajak (DJP) melakukan penelitian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019. DJP melakukan penelitan atas SPT tahunan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan.

Bila hasil penelitian menyimpulkan wajib pajak telah menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan maka wajib pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan UU KUP pasal 7 ayat 1.

Meski demikian, wajib pajak bisa dikenai sanksi administrasi berupa bunga seperti yang tertuang dalam pasal 9 ayat 2b dari UU KUP bila terdapat kekurangan pembayaran PPh terutang pada formulir SPT tahunna PPh pembetulan. Pembayaran atas penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenai bunga sebesar 2% per bulan.

Atas wajib pajak yang sama sekali tidak menyampaikan SPT PPh pembetulan pada 30 Juni atau telah menyampaikan tetapi tidak lengkap, SPT tahunan PPh dianggap tidak disampaikan dan wajib pajak dikenai sanksi denda pada pasal 7 ayat 1 UU KUP. Denda senilai Rp1 juta untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

Atas wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan PPh secara lengkap pada April lalu dan tidak memanfaatkan fasilitas PER-06/PJ/2020, Yoga mengungkapkan AR dari wajib pajak terkait sudah melakukan penelitian atas SPT tahunan PPh sejak Mei lalu.

"Untuk yang tidak memanfaatkan, prosedurnya AR langsung meneliti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak SPT tahunan PPh disampaikan. Jadi, penelitian itu sudah dilakukan,” imbuh Hestu. (kaw)

Topik : pelaporan SPT, SPT, SPT tahunan, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online, penelitian
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020