UU CIPTA KERJA

DJP Minta Wajib Pajak Lebih Hati-Hati Isi SPT, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Desember 2020 | 15:52 WIB
DJP Minta Wajib Pajak Lebih Hati-Hati Isi SPT, Ada Apa?

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I Mulyanto Budi Santoso saat memberikan pemaparan mengenai klaster perpajakan UU Cipta Kerja. (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) meminta wajib pajak untuk lebih cermat dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I Mulyanto Budi Santoso mengatakan klaster perpajakan dalam UU 11/2020 meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kepastian ini salah satunya terkait dengan SPT Tahunan.

Mulyanto menyatakan dalam Pasal 13 ayat (4) UU KUP yang telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, SPT menjadi pasti apabila dalam 5 tahun tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga:
Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

"Jadi kalau 5 tahun tidak diapa-apain berarti SPT yang dilaporkan itu menjadi pasti, kecuali ditemukan tindak pidana perpajakan," katanya dalam acara Sosialisasi Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan, Senin (7/12/2020).

Pasal 13 ayat (4), lanjutnya, merupakan klausul baru dalam pelaksanaan pemenuhan administrasi perpajakan. Aturan ini, sambungnya. menjadi cara otoritas pajak untuk meningkatkan kepastian hukum dengan basis self assessment.

Oleh karena itu, dia meminta wajib pajak untuk lebih cermat dalam mengisi SPT Tahunan. Penambahan ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya DJP meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan mengapresiasi wajib pajak yang sudah patuh.

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

"Jadi kami minta agar saat isi SPT itu lebih hati-hati jangan sampai ada hal yang menimbulkan tindak pidana perpajakan. Ini merupakan klausul baru KUP dalam UU Cipta Kerja," terangnya.

Mulyanto menambahkan ada beberapa perubahan pelaksanaan administrasi perpajakan dalam UU Cipta Kerja yang juga menciptakan kepastian hukum. Salah satu contohnya adalah perubahan skema sanksi administrasi, pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam jangka waktu 5 tahun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

12 Desember 2020 | 15:02 WIB

Maka perlu Tax reform yang komperhensif ... dan memenuhi kesetaraan bagi Tax Payer. Tentu dibarengi dgn SDM pimpinannya yg visioner juga pengembangan system IT informasi perpajakan..dua arah hingga masyarakat WP akan meningkatkan Tax Compliance scr karambol terus menerus. Gk perlu lagi Hutang u danai APBN..reportlah ujungnya nanti bg beban Pemerintah dan Rakyat.

12 Desember 2020 | 14:56 WIB

ya digaet dong hingga paham betul...scr persuasif dan sampaikan hak-2 mereka contoh perbaikan SPT ..dll Jgn juga uji kepatuhan perpajakan hanya kalangan dimenengah bawah... Coba u wp op pejabat yg mempunyai Daftra kekayaan di Confm KPK meningkat ..sekali2 harus diuji kepatuhan kwajibannya. Harapannya bhw dari konsep kebijakan dan ketentuan harus ada kesetraan..memenuhi unsur keadilan. Krn banyak ktt yg dirasa kurang adil..seperti obyekpajak penghasilan ttg Capital Gain..kenapa kok diabaikan. Ada di medsos sesorang yg punya saham di Bank papan atas untung dari sahamnya >1000 %. apakah dngan pengenakan tarif final di Bursa efek sdh memenuhi keadilan dan kesetraan ...bg semua rakyat.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang