APLIKASI PAJAK

DJP Awasi WP Pakai Aplikasi Data Analisis, Ini Respons Anggota DPR

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 31 Juli 2021 | 06:00 WIB
DJP Awasi WP Pakai Aplikasi Data Analisis, Ini Respons Anggota DPR

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo. 

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mendukung upaya Ditjen Pajak (DJP) memperkuat pengawasan melalui aplikasi elektronik.

Andreas mengatakan DJP wajib didukung saat ingin memperkuat kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, dia mengingatkan dukungan tersebut memiliki syarat.

Syarat utama dukungan parlemen terhadap upaya peningkatan kapabilitas DJP dalam mengamankan penerimaan negara adalah menjaga hak wajib pajak. Selain itu, upaya yang dijalankan juga berada dalam koridor aturan perundang-undangan.

Baca Juga:
Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

“Digitalisasi proses bisnis dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan selama tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban wajib pajak yang ada di [UU] KUP patut untuk didukung," katanya, dikutip pada Sabtu (31/7/2021).

Adapun aplikasi berbasis data analisis yang baru saja diluncurkan antara lain Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Simak pula ‘AR, Pemeriksa, dan Juru Sita Pajak Mulai Pakai Aplikasi DJP Ini’.

Peluncuran 4 aplikasi pengawasan pajak berbasis data analisis tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan DJP. Otoritas pajak, sambung dia, memiliki tantangan yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sistem administrasi pajak.

Baca Juga:
Sisir Gudang Sortir Jasa Ekspedisi, DJBC Amankan Paket Rokok Ilegal

Salah satu aspek yang perlu dilakukan DJP adalah membentuk big data. Agenda tersebut sangat penting dalam mendukung semua proses bisnis yang dilakukan DJP. Adapun big data DJP harus berbasis pada data tunggal perpajakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Namun, DJP harus terus memperbaiki administrasi perpajakannya dengan membentuk big data berbasis data tunggal perpajakan," ujar Andreas. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei