BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) resmi meluncurkan meterai elektronik yang diamanatkan oleh UU 10/2020 tentang Bea Meterai.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan meterai elektronik diperlukan seiring dengan perkembangan dokumen dan transaksi yang makin serbadigital. Sesuai UU 10/2020, dokumen elektronik telah ditetapkan sebagai objek bea meterai.
"Perkembangan teknologi dan model transaksi digital yang terus meluas memaksa kita terus berinovasi dan menyesuaikan. [Hal tersebut] supaya kita dapat memfasilitasi transaksi bisnis dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya," ujar Suryo, Jumat (1/10/2021).
Untuk mendukung pemeteraian secara elektronik atas dokumen elektronik sesuai amanat UU 10/2020, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan 2 peraturan menteri keuangan (PMK) yakni PMK 133/2021 dan PMK 134/2021.
DJP, ujar Suryo, telah bekerja sama dengan Perum Peruri selaku penyedia meterai elektronik. BSSN dan BPKP juga digandeng oleh DJP untuk memastikan agar sistem dan infrastruktur pemeteraian elektronik dapat berjalan dengan baik.
Adapun DJP selaku otoritas pajak berperan sebagai pihak yang menjaga dan mengawasi governance dari pelaksanaan meterai elektronik.
"Tujuannya memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya pemeteraian atas dokumen perdata dan transaksi kedua pihak yang memang menjadi objek dari UU Bea Meterai," ujar Suryo.
Selain melibatkan instansi pemerintah, pendistribusian meterai elektronik nantinya juga akan melibatkan pihak lain seperti pemungut bea meterai dan pedagang meterai.
"Harapan besarnya, masyarakat mudah, pemalsuan benda meterai berkurang, dan di ujung terakhirnya adalah penerimaan negara. Itu adalah titik cerita mengenai pemeteraian dengan cara elektronik itu sendiri," ujar Suryo. (sap)
