Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditanya Soal Tax Ratio, Sri Mulyani Beberkan 3 Metode Perhitungannya

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR mempertanyakan komponen penerimaan dalam perhitungan tax ratio yang digunakan pemerintah. Atas pertanyaan tersebut, Otoritas beberkan tiga metode dalam menghitung rasio pajak terhadap produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan setidaknya terdapat tiga metode dalam menghitung tax ratio. Pertama, perhitungan yang memasukkan penerimaan pajak dan setoran bea cukai (perpajakan) sebagai komponen dalam menghitung angkatax ratio.

“Indonesia ada beberapa metode, rasio perpajakan terhadap PDB adalah tax ratio dalam arti yang sangat sempit,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Kedua, perhitungan yang memasukkan komponen penerimaan perpajakan dan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Metode penghitungan inilah, sambungnya, yang kerap digunakan pemerintah dalam menghitung tax ratio tiap tahunnya.

Menurut dia, dimasukkannya penerimaan PNBP karena ada pos tersebut karakter pungutan yang serupa dengan perpajakan. Pos tersebut merupakan pungutan yang tidak mendapat imbal balik secara langsung. Dengan menggunakan metode perhitungan ini, tax ratio tercatat sebesar 11,4% pada 2018.

“Jadi, tax ratio yang dipakai itu penerimaan pajak pusat plus PNBP dari SDA migas dan PNBP SDA pertambangan umum,” papar Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Ketiga, menambahkan komponen penerimaan dari pajak daerah dan juga setoran dari jaminan sosial seperti BPJS. Komponen penghitungan semacam ini, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadi dasar menghitung tax ratio di banyak negara termasuk di negara anggota OECD.

Namun, lanjutnya, Indonesia tidak menggunakan pendekatan ketiga karena dua alasan. Pertama, secara tradisional nota keuangan hanya mencakup pemerintah pusat. Kedua, belum adanya konsolidasi data audit keuangan untuk seluruh tingkatan pemerintah daerah.

“Kalau DPR setuju, kita bisa masukkan agar tidak menimbulkan distorsi dan bisa dilakukan komparatif secara internasional. Untuk follow up laporan keuangan daerah butuh konsultasi dengan BPK,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Tahu Taman Nasional Bunaken? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

“Indonesia ada beberapa metode, rasio perpajakan terhadap PDB adalah tax ratio dalam arti yang sangat sempit,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Kedua, perhitungan yang memasukkan komponen penerimaan perpajakan dan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Metode penghitungan inilah, sambungnya, yang kerap digunakan pemerintah dalam menghitung tax ratio tiap tahunnya.

Menurut dia, dimasukkannya penerimaan PNBP karena ada pos tersebut karakter pungutan yang serupa dengan perpajakan. Pos tersebut merupakan pungutan yang tidak mendapat imbal balik secara langsung. Dengan menggunakan metode perhitungan ini, tax ratio tercatat sebesar 11,4% pada 2018.

“Jadi, tax ratio yang dipakai itu penerimaan pajak pusat plus PNBP dari SDA migas dan PNBP SDA pertambangan umum,” papar Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

Ketiga, menambahkan komponen penerimaan dari pajak daerah dan juga setoran dari jaminan sosial seperti BPJS. Komponen penghitungan semacam ini, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadi dasar menghitung tax ratio di banyak negara termasuk di negara anggota OECD.

Namun, lanjutnya, Indonesia tidak menggunakan pendekatan ketiga karena dua alasan. Pertama, secara tradisional nota keuangan hanya mencakup pemerintah pusat. Kedua, belum adanya konsolidasi data audit keuangan untuk seluruh tingkatan pemerintah daerah.

“Kalau DPR setuju, kita bisa masukkan agar tidak menimbulkan distorsi dan bisa dilakukan komparatif secara internasional. Untuk follow up laporan keuangan daerah butuh konsultasi dengan BPK,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Tahu Taman Nasional Bunaken? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini
Topik : tax ratio, Sri Mulyani, penerimaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK