SURVEI EKONOMI OECD 2018

Diskusi Soal Pajak, Delegasi OECD Kunjungi Kantor DDTC

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 01 Februari 2018 | 15:05 WIB
Diskusi Soal Pajak, Delegasi OECD Kunjungi Kantor DDTC

Delegasi OECD dan perwakilan DDTC berfoto bersama setelah berdiskusi soal isu-isu ekonomi dan perpajakan di Indonesia di DDTC Library, Jakarta, Kamis (1/2). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Delegasi dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) pada hari ini, Kamis (1/2), melakukan kunjungan ke kantor DDTC.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai persiapan OECD dalam menyusun 2018 OECD Economic Survey of Indonesia. Pada kesempatan ini, delegasi OECD dan DDTC berdiskusi mengenai berbagai isu dalam konteks perkembangan ekonomi dan pajak di Indonesia.

Adapun kunjungan OECD di Indonesia ini diwakili oleh Peter Jarrett (Divison Head, Country Studies 1), Christine Lewis (Senior Economist, Indonesia Desk), Patrice Ollivaud (Economist, Indonesia Desk), dan Peter Haxton (Policy Analyst, Regional Development and Tourism Division).

Baca Juga:
Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Pewakilan OECD ini disambut baik oleh pihak DDTC yang diwakili oleh Danny Septriadi (Senior Partner), B. Bawono Kristiaji (Partner of Research and Training), dan David Hamzah Damian (Partner of Tax Compliance and Litigation).

Secara umum, diskusi ini dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pajak di Indonesia. Survei 2018 tersebut nantinya akan mengevaluasi seberapa efisien dan efektif kebijakan yang dilakukan dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak.

“Diskusi ini membahas berbagai perkembangan ekonomi dan pajak di Indonesia, serta berbagai persoalan yang terkait dengan perubahan kebijakan terkini,” ujar Bawono seusai diskusi tersebut.

Sebagai informasi, dalam menyusun survei ekonomi Indonesia 2018 ini, OECD juga mengunjungi berbagai instansi/lembaga terkait di Indonesia yang diselenggarakan selama 29 Januari-2 Februari 2018. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 09 April 2024 | 10:00 WIB MALAYSIA

Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Senin, 08 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemendagri Dukung Pemda Larang Penunggak Pajak Beli BBM Subsidi

Jumat, 05 April 2024 | 18:02 WIB PMK 60/2023

Pasutri Hanya Dapat Pembebasan PPN atas 1 Unit Rumah Umum

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan