BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam webinar bertajuk Bea Meterai di Era Digital, Apa dan Bagaimana?, Senin (30/11/2020). (tangkapan layar Youtube BPPK Kemenkeu RI)
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penetapan tarif bea meterai baru senilai Rp10.000 telah mempertimbangkan produk domestik bruto dan inflasi serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat.
Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan meski tarif bea meterai naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp3.000 dan Rp6.000, batas nilai dokumen yang wajib dipungut bea meterai juga ditingkatkan guna meringankan beban banyak masyarakat, terutama UMKM.
"Concern-nya tidak hanya meningkatkan tarif tetapi juga ada konsiderasi mengenai banyaknya masyarakat yang terdampak oleh bea meterai ini. Dengan demikian, kami atur pula mengenai batasan nilai dokumen yang wajib dilekati meterai," ujar Suryo dalam webinar bertajuk Bea Meterai di Era Digital, Apa dan Bagaimana?, Senin (30/11/2020).
Berdasarkan pada ketentuan baru UU 10/2020 tentang Bea Meterai, dokumen yang wajib dilekati meterai adalah dokumen yang memuat nilai uang di atas Rp5 juta. Batasan tersebut meningkat bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.
Berdasarkan UU sebelumnya, dokumen dengan nilai uang senilai Rp250.000 hingga Rp1 juta dikenai bea meterai Rp3.000, sedangkan dokumen dengan nilai uang di atas Rp1 juta wajib dilekati meterai Rp6.000.
"Tarif memang naik tapi kami kurangkan objeknya. Transaksi di bawah Rp5 juta ini banyak dilakukan oleh UMKM sehingga kami dudukkan bahwa di atas Rp5 juta tidak kena bea meterai baik kertas maupun digital," ujar Suryo.
Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung pun menerangkan kenaikan batasan pengenaan bea meterai ini akan semakin meringankan masyarakat dalam pembayaran langganan listrik PLN hingga pembayaran tagihan kartu kredit.
Dengan batasan nilai dokumen yang meningkat menjadi Rp5 juta, maka 90% bukti pembayaran PLN tidak lagi dikenai bea meterai. Menurut Bonarsius, hanya 10% bukti pembayaran PLN yang memiliki nilai di atas Rp5 juta.
Hal yang sama juga terjadi pada tagihan kartu kredit. Secara rata-rata, hanya 11% tagihan kartu kredit yang nominalnya di atas Rp5 juta. Dengan demikian, sekitar 89% tagihan kartu kredit nantinya tidak terutang bea meterai.
"Ini konteks yang dipertimbangkan pemerintah untuk meringankan masyarakat bawah. Dengan ini, mudah-mudahan masyarakat makin paham," ujar Bonarsius. (kaw)
