UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Direktorat Transformasi Bisnis DJP Kunjungi Tax Center USU, Bahas Apa?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 November 2023 | 10:33 WIB
Direktorat Transformasi Bisnis DJP Kunjungi Tax Center USU, Bahas Apa?

Berfoto bersama saat kunjungan Perwakilan dari Direktorat Transformasi Bisnis Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ke kantor Tax Center Universitas Sumatera Utara (USU). (foto: Tax Center USU)

MEDAN, DDTCNews – Perwakilan dari Direktorat Transformasi Bisnis Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengunjungi kantor Tax Center Universitas Sumatera Utara (USU) dan Prodi D-3 Administrasi Perpajakan USU, Rabu (8/11/2023).

Kepala Seksi Pengembangan Penyuluhan I Direktorat Transformasi Bisnis DJP Lury Sofyan mengatakan melalui kunjungan ini, otoritas ingin berdiskusi dan meminta masukan terkait dengan revitalisasi tax center serta program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) 2024 yang masih proses penjaringan peserta.

“Perjalanan Tax Center USU yang pada 25 November 2023 genap berusia 15 tahun tentu memiliki pengalaman yang dapat menjadi masukan berharga bagi Direktorat Transformasi Bisnis DJP dalam melaksanakan revitalisasi tax center dan program Renjani 2024,” ujarnya dikutip dari rilis Tax Center USU.

Baca Juga:
Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Lury dan tim memaparkan program-program pemberdayaan tax center. Program itu seperti pembuatan virtual office serta agenda yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Tax center diharapkan lebih inovatif dan kreatif. Terlebih, tax center merupakan mitra strategis DJP dalam sosialisasi dan edukasi pajak.

Dekan Fisip USU sekaligus Kepala Tax Center USU Hatta Ridho menyambut baik adanya kunjungan tersebut. Dia juga menyampaikan komitmen dari Tax Center USU dan Prodi D-3 Administrasi Perpajakan USU untuk mendukung rencana yang disampaikan perwakilan Direktorat Transformasi Bisnis DJP.

“Saya berharap tax center benar-benar diberdayakan sebagai mitra strategis DJP mengingat dunia Pendidikan tinggi adalah institusi yang masih mendapat kepercayaan baik dari masyarakat,” katanya.

Baca Juga:
Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Adanya Tri Dharma yang melekat pada dunia pendidikan tinggi, sambungnya, merupakan aspek bisa dioptimalkan. Optimalisasi bisa dilakukan dengan kegiatan kerja sama antara DJP dan tax center untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat.

Staf Tax Center USU sekaligus Pengurus DPP Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Indra Efendi Rangkuti berharap pengelolaan Renjani 2024 dapat ditingkatkan. Hal serupa juga disampaikan Ketua Prodi D-3 Administrasi Perpajakan USU sekaligus Ketua Korwil PERTAPSI Sumut I Faisal Eriza.

Salah satu yang diharapkan adalah adanya panduan yang sama dalam pengelolaan dan pemberdayaan para relawan pajak di KPP Pratama dan KPP Madya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya maksimal pada waktu pengisian SPT PPh.

Baca Juga:
DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP

Mereka juga berharap agar Renjani bisa dimasukkan secara nasional sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dengan demikian, kegiatan Renjani 2024 yang dilakukan lebih dari 6 bulan tersebut bisa dikonversi sebagai kegiatan pengganti perkuliahan mahasiswa.

Perwakilan dari Direktorat Transformasi Bisnis DJP menyambut positif masukan-masukan yang diberikan. Direktorat Transformasi Bisnis DJP juga menyatakan siap berkolaborasi dengan Tax Center USU dan Prodi D-3 Administrasi Perpajakan USU untuk mengimplementasikan masukan dan usulan program kerja sama.

Dalam kesempatan tersebut, Lury juga didampingi Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani dan tim. Selain Indra dan Faisal, Hatta juga didampingi Wakil Dekan I Fakultas Vokasi USU M. Husni Thamrin Nasution saat menerima kunjungan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP

Minggu, 19 Mei 2024 | 08:30 WIB KANWIL DJP SULUTTENGGOMALUT

Sengaja Tidak Setor Pajak, Direktur CV Kena Vonis Denda Rp 347 Juta

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai