Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dikritik Soal Rendahnya Tax Ratio, Ini Respons Kemenkeu

1
1

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja pajak Indonesia dikritik karena dianggap tidak optimal dibandingkan negara lain di kawasan Asean. Otoritas fiskal angkat bicara, menanggapi kritikan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti tidak memungkiri fakta rendahnya tax ratio di Indonesia. Namun, perkembangan positif terus dilakukan. Apalagi, pada tahun lalu, ada perbaikan performa tax ratio.

“2018 merupakan titik balik perbaikan kinerja perpajakan. Selama sembilan tahun terakhir [2009 – 2017], tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dan baru mulai meningkat pada 2018," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca Juga: One Revenue System Jadi Cita-Cita Sinergi 3 Ditjen, Apa Itu?

Tax ratio pada 2018 yang sebesar 11,42% diharapkan menjadi tonggak perbaikan kinerja perpajakan nasional. Dia pun optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut di tahun depan. Untuk memastikan perbaikan terus berjalan, reformasi masih menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Reformasi bukan hanya dalam aspek administratif, melainkan juga kebijakan.

Automatic exchange of information (AEoI), menurutnya, menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat agenda perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan.

“Stimulus perpajakan terus diberikan baik kepada UMKM dengan PPh 0,5%, kemudian kebijakan restitusi yang dipercepat, dan tax allowance serta tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan,” tandasnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Seperti diketahui, respons Kemenkeu ini meluncur dari analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra. Kritik ia sampaikan pasca Menkeu Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik.

Salah satu kritik yang dilancarkan adalah rendahnya kinerja pajak Indonesia yang hanya sebesar 10%—11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibanding negara tetangga di Kawasan Asean.

Gede membandingkan rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB terbilang rendah jika dengan Vietnam yang mencapai 13,8%, Thailand 17%, dan Filipina 14,4%. Angka penerimaan ini dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (kaw)

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak

“2018 merupakan titik balik perbaikan kinerja perpajakan. Selama sembilan tahun terakhir [2009 – 2017], tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dan baru mulai meningkat pada 2018," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca Juga: One Revenue System Jadi Cita-Cita Sinergi 3 Ditjen, Apa Itu?

Tax ratio pada 2018 yang sebesar 11,42% diharapkan menjadi tonggak perbaikan kinerja perpajakan nasional. Dia pun optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut di tahun depan. Untuk memastikan perbaikan terus berjalan, reformasi masih menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Reformasi bukan hanya dalam aspek administratif, melainkan juga kebijakan.

Automatic exchange of information (AEoI), menurutnya, menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat agenda perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan.

“Stimulus perpajakan terus diberikan baik kepada UMKM dengan PPh 0,5%, kemudian kebijakan restitusi yang dipercepat, dan tax allowance serta tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan,” tandasnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Seperti diketahui, respons Kemenkeu ini meluncur dari analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra. Kritik ia sampaikan pasca Menkeu Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik.

Salah satu kritik yang dilancarkan adalah rendahnya kinerja pajak Indonesia yang hanya sebesar 10%—11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibanding negara tetangga di Kawasan Asean.

Gede membandingkan rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB terbilang rendah jika dengan Vietnam yang mencapai 13,8%, Thailand 17%, dan Filipina 14,4%. Angka penerimaan ini dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (kaw)

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Kemenkeu, Ditjen Pajak
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI