Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dikritik Soal Rendahnya Tax Ratio, Ini Respons Kemenkeu

1
1

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja pajak Indonesia dikritik karena dianggap tidak optimal dibandingkan negara lain di kawasan Asean. Otoritas fiskal angkat bicara, menanggapi kritikan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti tidak memungkiri fakta rendahnya tax ratio di Indonesia. Namun, perkembangan positif terus dilakukan. Apalagi, pada tahun lalu, ada perbaikan performa tax ratio.

“2018 merupakan titik balik perbaikan kinerja perpajakan. Selama sembilan tahun terakhir [2009 – 2017], tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dan baru mulai meningkat pada 2018," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

Tax ratio pada 2018 yang sebesar 11,42% diharapkan menjadi tonggak perbaikan kinerja perpajakan nasional. Dia pun optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut di tahun depan. Untuk memastikan perbaikan terus berjalan, reformasi masih menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Reformasi bukan hanya dalam aspek administratif, melainkan juga kebijakan.

Automatic exchange of information (AEoI), menurutnya, menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat agenda perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan.

“Stimulus perpajakan terus diberikan baik kepada UMKM dengan PPh 0,5%, kemudian kebijakan restitusi yang dipercepat, dan tax allowance serta tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan,” tandasnya.

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Seperti diketahui, respons Kemenkeu ini meluncur dari analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra. Kritik ia sampaikan pasca Menkeu Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik.

Salah satu kritik yang dilancarkan adalah rendahnya kinerja pajak Indonesia yang hanya sebesar 10%—11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibanding negara tetangga di Kawasan Asean.

Gede membandingkan rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB terbilang rendah jika dengan Vietnam yang mencapai 13,8%, Thailand 17%, dan Filipina 14,4%. Angka penerimaan ini dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (kaw)

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

“2018 merupakan titik balik perbaikan kinerja perpajakan. Selama sembilan tahun terakhir [2009 – 2017], tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dan baru mulai meningkat pada 2018," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Gencarkan Ekstensifikasi

Tax ratio pada 2018 yang sebesar 11,42% diharapkan menjadi tonggak perbaikan kinerja perpajakan nasional. Dia pun optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut di tahun depan. Untuk memastikan perbaikan terus berjalan, reformasi masih menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Reformasi bukan hanya dalam aspek administratif, melainkan juga kebijakan.

Automatic exchange of information (AEoI), menurutnya, menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat agenda perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan.

“Stimulus perpajakan terus diberikan baik kepada UMKM dengan PPh 0,5%, kemudian kebijakan restitusi yang dipercepat, dan tax allowance serta tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan,” tandasnya.

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Seperti diketahui, respons Kemenkeu ini meluncur dari analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra. Kritik ia sampaikan pasca Menkeu Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik.

Salah satu kritik yang dilancarkan adalah rendahnya kinerja pajak Indonesia yang hanya sebesar 10%—11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibanding negara tetangga di Kawasan Asean.

Gede membandingkan rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB terbilang rendah jika dengan Vietnam yang mencapai 13,8%, Thailand 17%, dan Filipina 14,4%. Angka penerimaan ini dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (kaw)

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Kemenkeu, Ditjen Pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI