Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Dikritik Soal Rendahnya Tax Ratio, Ini Respons Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Dikritik Soal Rendahnya Tax Ratio, Ini Respons Kemenkeu

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja pajak Indonesia dikritik karena dianggap tidak optimal dibandingkan negara lain di kawasan Asean. Otoritas fiskal angkat bicara, menanggapi kritikan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti tidak memungkiri fakta rendahnya tax ratio di Indonesia. Namun, perkembangan positif terus dilakukan. Apalagi, pada tahun lalu, ada perbaikan performa tax ratio.

“2018 merupakan titik balik perbaikan kinerja perpajakan. Selama sembilan tahun terakhir [2009 – 2017], tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dan baru mulai meningkat pada 2018," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca Juga: Dana Lebih dari Rp600 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Tax ratio pada 2018 yang sebesar 11,42% diharapkan menjadi tonggak perbaikan kinerja perpajakan nasional. Dia pun optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut di tahun depan. Untuk memastikan perbaikan terus berjalan, reformasi masih menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Reformasi bukan hanya dalam aspek administratif, melainkan juga kebijakan.

Automatic exchange of information (AEoI), menurutnya, menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat agenda perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan.

“Stimulus perpajakan terus diberikan baik kepada UMKM dengan PPh 0,5%, kemudian kebijakan restitusi yang dipercepat, dan tax allowance serta tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan,” tandasnya.

Baca Juga: Pemerintah: Kontribusi Penerimaan Pajak Manufaktur Turun, Jasa Melesat

Seperti diketahui, respons Kemenkeu ini meluncur dari analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra. Kritik ia sampaikan pasca Menkeu Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik.

Salah satu kritik yang dilancarkan adalah rendahnya kinerja pajak Indonesia yang hanya sebesar 10%—11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibanding negara tetangga di Kawasan Asean.

Gede membandingkan rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB terbilang rendah jika dengan Vietnam yang mencapai 13,8%, Thailand 17%, dan Filipina 14,4%. Angka penerimaan ini dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (kaw)

Baca Juga: Tax Ratio Rendah, Pemerintah: Indikasi Ada Gap Kebijakan & Kepatuhan
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Kemenkeu, Ditjen Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Mei 2020 | 16:53 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 19 Mei 2020 | 16:52 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Senin, 18 Mei 2020 | 17:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI