FOKUS AKHIR TAHUN

Digitalisasi Administrasi Pajak, Bukan Hanya Urusan Teknologi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 22 Desember 2022 | 13:00 WIB
Digitalisasi Administrasi Pajak, Bukan Hanya Urusan Teknologi

TEKNOLOGI informasi dan database menjadi salah satu pilar reformasi perpajakan jilid III yang saat ini masih berlangsung. Tantangannya, pada 2023, pemerintah perlu bergegas menjalankan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax system.

Mengapa perlu bergegas? Karena rencana implementasi coretax system diharapkan tidak molor, yakni mulai 2024. Terlebih, mulai 2024, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga akan diimplementasikan secara penuh.

Coretax system dan NPWP format baru memiliki hubungan yang erat. Pasalnya, NIK akan menjadi common identifier basis data pada coretax system. Tidak mengherankan jika waktu dimulainya implementasi disetel bersamaan.

Baca Juga:
Mengemas Ulang Insentif Pajak, Hadapi Dinamika Lanskap Pajak Global

Selain itu, penguatan compliance risk management (CRM) dan business intelligent juga menjadi langkah penting yang perlu dipercepat pada 2023. Harapannya, perlakuan (treatment) terhadap wajib pajak lebih adil sesuai dengan tingkat risiko.

Pada kenyataannya, pembaruan sistem inti tersebut tidak secara otomatis berhenti setelah pekerjaan vendor terpilih selesai bekerja. Proses masih terus berjalan baik, baik kaitannya dengan kolaborasi dengan pihak ketiga maupun sumber daya manusia (SDM).

Dalam wawancara eksklusif dengan DDTCNews, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga mengatakan salah satu aspek penting yang tidak bisa diabaikan adalah SDM. Kapasitas SDM berperan penting saat pembangunan proses bisnis yang akan diautomasi dan penggunaan sistem.

Baca Juga:
Meninjau Kembali Insentif Pajak, Memacu Daya Saing

Untuk mengupas berbagai topik tersebut, Fokus edisi kali ini mengambil tema Digitalisasi Administrasi Pajak, Bukan Hanya Urusan Teknologi. Fokus kali ini masih menjadi bagian dari Fokus Akhir Tahun bertajuk Bergegas di Tengah Perubahan Dunia Pajak.

Sebagai informasi kembali, dalam Fokus Akhir Tahun kali ini, DDTCNews membagi topik ke dalam beberapa edisi yang akan terbit 2 kali seminggu (Selasa dan Kamis). DDTCNews juga akan menyajikan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang kredibel memberikan penjelasan kepada publik. Jangan sampai melewatkan tiap edisinya! Selamat membaca!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 10 Januari 2023 | 10:33 WIB ROUND UP FOKUS

Mengemas Ulang Insentif Pajak, Hadapi Dinamika Lanskap Pajak Global

Selasa, 10 Januari 2023 | 10:25 WIB FOKUS

Meninjau Kembali Insentif Pajak, Memacu Daya Saing

Selasa, 03 Januari 2023 | 13:15 WIB TAJUK PAJAK

Pemda, Manfaatkan Sisa Setahun

Selasa, 03 Januari 2023 | 12:00 WIB ROUND UP FOKUS

Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah