THAILAND

Dibanjiri Produk China, Thailand Perlu Perketat Impor Barang Konsumsi

Dian Kurniati | Sabtu, 24 Februari 2024 | 09:30 WIB
Dibanjiri Produk China, Thailand Perlu Perketat Impor Barang Konsumsi

Ilustrasi. Petugas melakukan pendataan paket barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di gudang penimbunan sementara PT Trans Benua Logistik di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/10/2023). ANTARA FOTO/Aji Styawan/hp.

BANGKOK, DDTCNews - Federasi UMKM Thailand meminta pemerintah memperketat impor barang-barang konsumsi yang masuk ke negara tersebut.

Presiden Federasi UMKM Saengchai Teerakulvanich mengatakan Thailand telah dibanjiri oleh impor barang-barang konsumsi yang murah, terutama asal China. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pengusaha lokal sulit bersaing dalam memasarkan produk.

"Federasi meminta pemerintah meninjau tarif pajak impor atas jenis barang yang berdampak langsung pada UMKM Thailand," katanya, dikutip pada Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga:
RPP Insentif PPh Atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA Segera Rilis

Saengchai mengatakan federasi telah menyampaikan usulan pembatasan impor barang konsumsi tersebut kepada Kementerian Perdagangan. Ketika impor barang asal China terus melonjak, lanjutnya, negara dapat mengintervensi untuk meninjau tarif pajak yang diberlakukan agar tidak merugikan pengusaha lokal.

Kemudian, federasi pun telah meminta Kementerian Keuangan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk impor asal China.

Di sisi lain, federasi juga meminta Dewan Investasi untuk meninjau ulang hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan China. Alasannya, investasi asal negara tersebut selama ini tidak terlalu menguntungkan Thailand dan UMKM.

Baca Juga:
Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

"Federasi berharap Kementerian Perdagangan mendukung penjualan online produk-produk Thailand dengan memperketat pengawasan atas impor barang-barang murah asal China," ujarnya dilansir nationthailand.com.

Sebelumnya, Dirjen Pendapatan Lawaron Saengsanit juga sempat menyatakan pemerintah berencana membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membendung lonjakan impor produk murah asal China. Kebijakan yang dikaji antara lain soal pengenaan PPN dan bea masuk atas impor produk asal China dengan nilai di bawah THB1.500 baht atau sekitar Rp651.900.

Berdasarkan kerangka kerja yang disepakati oleh anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Thailand telah menaikkan batasan nilai barang impor asal China yang dibebaskan dari PPN dan bea masuk pada 2018, dari THB500 baht menjadi THB1.500 baht per item. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD