Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Destination Principle sebagai Prinsip Utama dalam PPN, Apa Artinya?

A+
A-
1
A+
A-
1
Destination Principle sebagai Prinsip Utama dalam PPN, Apa Artinya?

PENJELASAN Umum Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri. Melalui UU Nomor 42 Tahun 2009 mengubah redaksional pajak konsumsi di dalam negeri menjadi pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean. Terkait dengan pengertian daerah pabean silahkan lihat link ini. Adapun arti PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri atau daerah pabean adalah PPN dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri atau di daerah pabean.

Pengenaan PPN atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri, tanpa melihat dari mana barang dan/atau jasa tersebut berasal disebut sebagai prinsip destinasi (destination principle). Dalam prinsip destinasi, selain mengenakan PPN atas konsumsi barang dan/atau pemanfaatan jasa di dalam negeri, PPN juga dikenakan atas impor barang yang dikonsumsi dan/atau jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri.

Intinya, berdasarkan prinsip destinasi, setiap konsumsi barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri atau di daerah pabean, dari manapun asal barang dan/atau jasa tersebut apakah dari dalam negeri atau impor dikenakan PPN.

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

Konsekuensi dari penerapan prinsip destinasi adalah bahwa barang yang dikomsumsi dan/atau jasa yang dimanfaatkan di luar negeri atau di luar daerah pabean tidak dikenai PPN. Dengan demikian, atas ekspor barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan di luar negeri atau di luar daerah pabean tidak dikenai PPN atau dikenakan dengan tarif 0%.

Penerapan prinsip destinasi ditegaskan oleh Lejeune, Daou-Azzi, dan Powel (2009) bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi yang harus dipungut berdasarkan prinsip destinasi. Prinsip destinasi telah diterapkan di banyak negara dan telah direkomendasikan oleh World Trade Organization (Borbala Kolozs, 2009).

Kesimpulan yang bisa kita ambil, sebagaimana dikatakan oleh Ine Lejeune, Jeanine Daou-Azzi, dan Mark Powel (2009), oleh karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN harus dikenakan berdasarkan prinsip destinasi. Terkait dengan PPN sebagai bagian dari rumpun pajak atas konsumsi, silakan klik link ini.

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP

Penerapan prinsip destinasi dalam PPN dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan distorsi atau diskriminasi dalam perdagangan internasional. Ulasan lebih rinci terkait dengan topik ini nantikan dalam edisi berikutnya tentang Panduan Prinsip Destinasi (Destination Principle) dalam Perdagangan Internasional.

Topik : kamus, kamus pajak, PPN, destination principle
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Mei 2020 | 14:58 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 10:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN