Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dengan Sistem Ini, Pelaku Jastip Mudah Penuhi Kewajiban Perpajakan

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyediakan kemudahan layanan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku jasa titipan atau Jastip. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (29/4/2019).

Kepala Subdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Djanurindro Wibowo mengatakan instansinya tengah memperbarui layanan Electronic Customs Declaration (ECD). Pembaruan akan memberikan kemudahan pelayanan bagi pelaku Jastip dalam kegiatan importasi.

“Kita kembangkan ECD karena saat ini sudah diimplementasikan di kantor dan bandara besar. Namun, platform dan format yang belum seragam. Tahun ini kita mau samakan semua secara nasional,” katanya.

Baca Juga: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Ini Andalan Ditjen Bea Cukai

Dengan pembaruan tersebut, deklarasi kepabeanan dapat dilakukan di mana saja dengan memakai aplikasi berbasis elektronik. Layanan tersebut, sambungnya, juga dapat mengakomodasi metode pembayaran kewajiban perpajakan melalui saluran elektronik.

Hingga saat ini, layanan deklarasi kepabeanan berbasis elektronik baru berlaku di beberapa bandara dan pelabuhan besar, seperti Kualanamu, Soekarno-Hatta, dan Kantor Pelayanan Bea Cukai skala besar.

Beberapa media nasional juga menyoroti masalah rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh). Pemerintah menegaskan eksekusi dari rencana tersebut harus melalui revisi undang-undang (UU) yang masih harus menunggu proses dengan DPR.

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kepatuhan Diharapkan Meningkat

Kepala Subdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Djanurindro Wibowo mengatakan kemudahan administrasi menjadi andalan otoritas dalam pelayanan deklarasi kepabeanan. Dengan demikian, dia berharap kepatuhan dalam ranah perpajakan dari pelaku Jastip bisa meningkat.

“Deklarasi untuk kepabeanan jadi sebelum berangkat bisa mengurus itu. Selain itu, ketika ada tambahan barang bisa langsung hitung dan harus bayar berapa. Itu semua bisa dilakukan selama terhubung dengan internet,” ujarnya.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak
  • Keamanan Jenis Barang Perlu Diperhatikan

DJBC mengimbau kepada pelaku Jastip untuk mengenal baik konsumen dan barang yang menjadi titipan. Pasalnya, fenomena Jastip yang merebak beberapa waktu terakhir membuka celah risiko penyelundupan narkotika.

“Prinsipnya usaha ini baik-baik saja, sharing logistik ini isu yang bagus. Tentunya barang-barang tadi keamanannya harus dipastikan,” ujar Djanurindo.

  • Diskusi Terus Berjalan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana revisi UU PPh tentunya dimasukkan dalam daftar legislasi di DPR. Menurutnya, setelah pesta demokrasi, DPR diyakini akan kembali fokus menjalankan fungsi legislasi secara lebih cepat.

Baca Juga: BKF Akan Fokuskan Kajian pada Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

“Sehingga kita bisa segera bahas. Kita menyiapkan RUU nya dan kita terus berdiskusi untuk supaya proses legislasi yang sekarang sedang di DPR – kami masih ada RUU KUP dan kemarin RUU PNBP sudah selesai – kita berharap untuk DPR menyelesaikan,” jelas Sri Mulyani.

  • Penurunan Suku Bunga Berisiko

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dinilai terlalu berisiko pada saat ini. Penahanan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 6% diperkirakan masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Performa defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) menjadi pertimbangan utama bank sentral.

  • Pemerintah Diminta Rem Utang

Pemerintah diminta untuk mengerem laju penarikan utang. Posisi utang sebesar 30,12% dari produk domestik bruto (PDB) per Maret 2019 tercatat paling besar bila dibandingkan dengan posisi per akhir tahun dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, rasio per akhir Maret 2019 ini masih bisa bergerak, termasuk turun. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak

“Kita kembangkan ECD karena saat ini sudah diimplementasikan di kantor dan bandara besar. Namun, platform dan format yang belum seragam. Tahun ini kita mau samakan semua secara nasional,” katanya.

Baca Juga: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Ini Andalan Ditjen Bea Cukai

Dengan pembaruan tersebut, deklarasi kepabeanan dapat dilakukan di mana saja dengan memakai aplikasi berbasis elektronik. Layanan tersebut, sambungnya, juga dapat mengakomodasi metode pembayaran kewajiban perpajakan melalui saluran elektronik.

Hingga saat ini, layanan deklarasi kepabeanan berbasis elektronik baru berlaku di beberapa bandara dan pelabuhan besar, seperti Kualanamu, Soekarno-Hatta, dan Kantor Pelayanan Bea Cukai skala besar.

Beberapa media nasional juga menyoroti masalah rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh). Pemerintah menegaskan eksekusi dari rencana tersebut harus melalui revisi undang-undang (UU) yang masih harus menunggu proses dengan DPR.

Baca Juga: DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kepatuhan Diharapkan Meningkat

Kepala Subdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Djanurindro Wibowo mengatakan kemudahan administrasi menjadi andalan otoritas dalam pelayanan deklarasi kepabeanan. Dengan demikian, dia berharap kepatuhan dalam ranah perpajakan dari pelaku Jastip bisa meningkat.

“Deklarasi untuk kepabeanan jadi sebelum berangkat bisa mengurus itu. Selain itu, ketika ada tambahan barang bisa langsung hitung dan harus bayar berapa. Itu semua bisa dilakukan selama terhubung dengan internet,” ujarnya.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak
  • Keamanan Jenis Barang Perlu Diperhatikan

DJBC mengimbau kepada pelaku Jastip untuk mengenal baik konsumen dan barang yang menjadi titipan. Pasalnya, fenomena Jastip yang merebak beberapa waktu terakhir membuka celah risiko penyelundupan narkotika.

“Prinsipnya usaha ini baik-baik saja, sharing logistik ini isu yang bagus. Tentunya barang-barang tadi keamanannya harus dipastikan,” ujar Djanurindo.

  • Diskusi Terus Berjalan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana revisi UU PPh tentunya dimasukkan dalam daftar legislasi di DPR. Menurutnya, setelah pesta demokrasi, DPR diyakini akan kembali fokus menjalankan fungsi legislasi secara lebih cepat.

Baca Juga: BKF Akan Fokuskan Kajian pada Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

“Sehingga kita bisa segera bahas. Kita menyiapkan RUU nya dan kita terus berdiskusi untuk supaya proses legislasi yang sekarang sedang di DPR – kami masih ada RUU KUP dan kemarin RUU PNBP sudah selesai – kita berharap untuk DPR menyelesaikan,” jelas Sri Mulyani.

  • Penurunan Suku Bunga Berisiko

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dinilai terlalu berisiko pada saat ini. Penahanan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 6% diperkirakan masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Performa defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) menjadi pertimbangan utama bank sentral.

  • Pemerintah Diminta Rem Utang

Pemerintah diminta untuk mengerem laju penarikan utang. Posisi utang sebesar 30,12% dari produk domestik bruto (PDB) per Maret 2019 tercatat paling besar bila dibandingkan dengan posisi per akhir tahun dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, rasio per akhir Maret 2019 ini masih bisa bergerak, termasuk turun. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, jasa titipan, jastip, bea cukai
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK