Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Delegasi DDTC Belajar Soal Pajak & Teknologi di Belanda

A+
A-
4
A+
A-
4
Delegasi DDTC Belajar Soal Pajak & Teknologi di Belanda

Head of Digital, Tax Research & Training Services DDTC Gallantino Farman berfoto di depan markas IBFD, Belanda.

AMSTERDAM, DDTCNews – Bagi pemerhati dan penggiat kebijakan pajak ataupun fiskal, nama International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) tentunya sudah tidak asing lagi. IBFD menggelar kursus selama dua hari dengan topik kekinian yang hingga saat ini masih menjadi primadona di dunia pajak.

Kursus bertajuk “Tax and Technology Masterclass” ini akan digelar di markas IBFD pada 17 sampai 18 Juni 2019. Penekanan utama yang akan dibahas yaitu bagaimana manusia mampu mengadaptasi teknologi secara efektif. Sebab, kini zaman telah berubah, teknologi memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.

Kemunculan teknologi seperti blockchain, robotics, artificial intelligence (AI), dan berbagai teknologi baru digadang-gadang mampu menjawab tantangan ekonomi digital yang salah satunya menitikberatkan dependensi terhadap data ataupun informasi pajak yang dipertukarkan.

Baca Juga: Warga DKI Bisa Gratis PBB 100%? Bagaimana Caranya?

Informasi yang lebih jelas dan real time benar-benar dibutuhkan oleh otoritas pajak. Sementara, wajib pajak – antarunit di suatu perusahaan – yang menentukan keberadaan informasi tersebut juga memiliki suatu kompleksitas dan batasan yang lebih ketat. Kerumitan dan batasan-batasan inilah yang akan ‘diretas’ oleh penggunaan atau adaptasi teknologi.

Para ahli dan pakar yang menjadi pemateri dalam kursus ini akan memberikan pandangan bahkan pengalamannya dalam menyelesaikan persoalan global yang dihadapi oleh otoritas pajak dan wajib pajak tersebut.

Beberapa pemateri tersebut adalah Monica Erasmus-Koen, Bart Janssen, Julia de Jong, Marcel van den Brink, Roelf Kloen, dan masih banyak lagi pemateri yang memiliki kompetensi menghubungkan manusia, proses, teknologi, dan data (informasi) di bidang pajak dan transfer pricing.

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Pada hari pertama akan ada pemaparan terkait bagaimana situasi atau keadaan terkini dari sektor keuangan yang menghadapi kerumitan seputar transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya menyediakan informasi kepada otoritas pajak. Lalu akan ada pembahasan lanskap teknologi dan alternatif yang sebaiknya dipergunakan dalam menyediakan informasi pada otoritas pajak, serta tata caranya atau siklus record-to-report.

Di lain sisi, Julia de Jong akan menutup hari pertama dengan menggambarkan blueprint dari perkembangan digitalisasi otoritas pajak di berbagai belahan dunia. Informasi pajak tersebut kini menjadi semakin sensitif baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.

Hari berikutnya juga tidak kalah menarik karena diskusi sudah masuk membahas hal yang lebih spesifik. Akan ada pengenalan data analytics, atau bagaimana suatu data pajak diolah. Dalam hal pajak langsung maupun tidak langsung, penggunaan data tersebut akan memberikan pemahaman suatu hubungan antara transaksi dan aspek pajaknya.

Baca Juga: Simak! Cara Mendapatkan Fasilitas Dividen Bebas Pajak dan Syaratnya

Dengan penggunaan teknologi, akan muncul unit-unit baru yang bertransformasi untuk mengolah data-data tersebut. Kemudian, hari kedua akan ditutup secara khusus oleh Marcel van den Brink dan Carl Frederik Henrikson yang akan memaparkan dampak transformasi tersebut pada bidang transfer pricing.

Singkat cerita, kursus yang diadakan oleh IBFD ini akan memberikan beberapa rekomendasi dalam menjawab perkembangan beberapa teknologi disruptif yang akan diadaptasi dalam pemajakan global dan disertai dengan pembahasan studi kasus pada setiap sesinya secara mendalam.

Head Digital, Tax Research & Training Services DDTC Gallantino Farman menjadi Delegasi DDTC, sekaligus satu-satunya peserta kursus yang berasal dari luar Eropa. Beberapa peserta lainnya berasal dari Polandia, Swiss, Belanda, Luksemburg, dan Prancis. Kursus ini cocok untuk para praktisi di firma pajak, manajer pajak internal perusahaan, dan petugas teknologi pajak.

Baca Juga: Lebih dari 2.000 Istilah Terangkum di Glosarium Perpajakan ID

Keterlibatan delegasi DDTC dalam kursus ini dapat dibilang sebagai suatu kesempatan yang berharga karena mendapatkan ilmu serta pandangan dari ahli-ahli pajak mengenai tren penggunaan teknologi pajak saat ini secara langsung.

Keikutsertaan delegasi DDTC dalam kursus masterclass ini merupakan salah satu bagian dari program Human Resource Program Development (HRDP) yang diberikan oleh DDTC kepada para profesionalnya untuk mengikuti berbagai pelatihan, kursus, hingga studi lanjutan di berbagai institusi maupun universitas ternama di dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Permohonan Banding Ditolak, Apakah Ada Sanksinya?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : IBFD, Belanda, taxologist, DDTC, HRDP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 November 2022 | 19:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tantangan Kepatuhan Pajak UMKM Sektor Digital, Tak Ada Solusi Tunggal

Kamis, 10 November 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Roadmap Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut Pajak Perlu Disiapkan

Kamis, 10 November 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Kerja Sama Efektif Dorong Kepatuhan Pajak UMKM, Ini Analisisnya

Kamis, 10 November 2022 | 16:45 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bicara Soal Kepatuhan Pajak, 'UMKM Bukan Tidak Mau, Cuma Tidak Tahu'

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak