Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Data AEoI Ungkap 100.000 Wajib Pajak Tak Deklarasi Harta Luar Negeri

A+
A-
0
A+
A-
0
Data AEoI Ungkap 100.000 Wajib Pajak Tak Deklarasi Harta Luar Negeri

Ilustrasi. (DDTCNews)

ATHENA, DDTCNews—Otoritas pajak Yunani berhasil mengungkap wajib pajak yang tidak mendeklarasikan harta di luar negeri melalui skema pertukaran data informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Kepala otoritas pajak Georgios Pitsilis menyatakan otoritas menemukan 100.000 wajib pajak Yunani yang menyimpan harta di luar negeri tidak melaporkannya melalui SPT. Saat ini, otoritas telah menindaklanjuti data AEoI tersebut.

"Kasus tersebut sedang dalam pemeriksaan dan kami telah mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak tersebut," katanya, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Dalam surat yang dikirimkan kepada wajib pajak tersebut, Pitsilis menuturkan otoritas meminta wajib pajak untuk melakukan pembetulan dalam SPT mereka dan mendeklarasikan harta yang disimpan di luar negeri.

Otoritas tidak akan memperpanjang proses pemeriksaan apabila wajib pajak kooperatif. Bila tidak, terdapat potensi penerapan sanksi hukuman pidana selain denda atau penalti bagi wajib pajak ke depannya.

"Kerangka pertukaran informasi membuat petugas pajak menerima data dari banyak negara terkait dengan wajib pajak dalam negeri Yunani, baik wajib pajak pribadi maupun badan, terutama soal pendapatan yang tidak dideklarasikan," tutur Pitsilis.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Melalui skema AEoI, otoritas pajak memiliki detail lengkap terkait dengan rekening bank dan aset lain yang dimiliki warganya di luar negeri. Data ini menjadi alat otoritas untuk menguji kepatuhan wajib pajak Yunani yang memiliki harta atau aset di luar negeri.

Selain mengandalkan data AEoI, otoritas pajak Yunani juga menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan besar yang menyediakan jasa persewaan properti. Mereka diwajibkan melaporkan data pendapatan properti pelanggannya untuk tahun fiskal 2018 dan 2019.

"Untuk WP yang memiliki deposit uang di luar negeri dan sudah dikenakan pajak tidak perlu khawatir. Tapi untuk yang tidak dilaporkan dianggap sebagai produk penghindaran pajak atau aktivitas ilegal lainnya," tutur Pitsilis seperti dilansir ekathimerini.com. (rig)

Baca Juga: Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Topik : yunani, AEoI, pertukaran informasi, deklarasi harta luar negeri, wajib pajak, penghindaran pajak, la

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 14:30 WIB
THAILAND

Cukai Rokok Naik, Pengusaha Menjerit

Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Jum'at, 24 September 2021 | 13:00 WIB
KANWIL DJP KEPULAUAN RIAU

Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji