Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Dapat dari Pajak, Jokowi: Belanja Pemerintah Harus Pakai Produk Lokal

A+
A-
2
A+
A-
2
Dapat dari Pajak, Jokowi: Belanja Pemerintah Harus Pakai Produk Lokal

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengutamakan produk lokal sehingga dapat berdampak lebih besar bagi kinerja ekonomi nasional.

Jokowi menegaskan belanja pemerintah harus memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Apalagi, dana APBN dan APBD terkumpul bersumber dari pajak yang dibayar oleh rakyat.

"Ini uang rakyat. Uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dan sebagainya. Dikumpulkan dengan cara yang tak mudah, [jangan] kemudian belanjanya produk impor," katanya, dikutip pada Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Jokowi menuturkan belanja pemerintah harus mampu mendorong terciptanya nilai tambah di dalam negeri. Apabila dibelanjakan untuk barang impor, nilai tambah tersebut justru akan didapatkan oleh negara lain.

Belanja pemerintah juga harus berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional karena menggunakan produk lokal. Secara bersamaan, pembelian produk lokal akan membuat pemanfaatan APBN dan APBD menjadi makin efisien.

Jokowi meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serius mengawal pembelian produk lokal. Dia juga meminta 842 barang impor yang masuk di dalam e-Katalog dihapus dan diganti dengan produk lokal.

Baca Juga: Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Saat ini, makin banyak pemda yang memiliki e-Katalog lokal. Dari awalnya hanya 46 pemda kini menjadi 123 pemda. Presiden menilai semua daerah harus memiliki e-Katalog lokal agar produknya dapat dibeli untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemda.

"Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," ujarnya. (rig)

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan
Topik : presiden jokowi, apbn, apbd, belanja pemerintah, pengadaan, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Begini Saran Ketua Banggar untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak 2023

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Optimalisasi Pajak 2023, Pemerintah Sebut Ada Tantangan dari Kebijakan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak