Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dampak Profit Shifting Industri Ekstraktif Terhadap Penerimaan Negara

A+
A-
1
A+
A-
1
Dampak Profit Shifting Industri Ekstraktif Terhadap Penerimaan Negara

INDUSTRI ekstraktif merupakan industri yang terbilang cukup atraktif. Perusahaan-perusahaan pada sektor industri dengan bahan baku dari alam tersebut berkontribusi lebih dari setengah total penerimaan di banyak negara yang memiliki sumber daya alam melimpah (IMF, 2019).

Pada awal 2021, International Monetary Fund (IMF) merilis working paper berjudul Is there Money on the Table? Evidence on the Magnitude of Profit Shifting in the Extractive Industries yang secara spesifik mengulas penerimaan yang hilang (revenue loss) dari praktik pengalihan laba (profit shifting) pada sektor industri ekstraktif.

Dalam mengestimasi revenue loss, kajian yang disusun Sebastian Beer dan Dan Devlin ini menggunakan perbedaan laba yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan objek penelitian dengan laba yang seharusnya didapat apabila mempertimbangkan tarif pajak di masing-masing negara/yurisdiksi.

Baca Juga: Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Tabel berikut ini menunjukkan hasil simulasi penghitungan estimasi penerimaan yang hilang di industri ekstraktif. Sampel yang menjangkau 138 negara ini melibatkan sekitar 3.000 perusahaan observasi di negara-negara berkembang (44 negara), emerging markets (64 negara), serta advanced economies (30 negara).

Adapun kolom berikutnya memuat proporsi nilai estimasi penerimaan yang hilang terhadap nilai rata-rata akumulasi produk domestik bruto (2015-2018) pada masing-masing kategori berdasarkan median, rata-rata, dan rata-rata yang telah dibobotkan (weighted).

Selanjutnya, kolom terakhir menjabarkan nilai estimasi penerimaan yang hilang dalam mata uang dolar Amerika Serikat mengacu pada rata-rata weighted proporsi pada kolom sebelumnya.

Baca Juga: Tidak Hanya Kasino, Tarif PPh yang Rendah Jadi Daya Tarik Negara Ini


Dalam skala global, nilai estimasi revenue loss mencapai US$43,75 miliiar atau setara dengan 0,06% terhadap PDB.

Menariknya, untuk negara-negara berkembang, nilai estimasi penerimaan yang hilang hanya US$1,41 miliar. Meski demikian, proporsi nilai estimasi penerimaan yang hilang terhadap PDB masih lebih tinggi dibandingkan dengan skala global, yakni sebesar 0,08%.

Baca Juga: Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Di sisi lain, nilai estimasi penerimaan yang hilang negara-negara emerging markets mencapai US$41,10 miliar dengan proporsi terhadap PDB yang tertinggi dibandingkan dengan kategori lainnya, yaitu sebesar 0,15%.

Sementara itu, nilai estimasi revenue loss di negara-negara advanced economies terbilang sangat kecil atau hanya mencapai USD1,24 miliar dengan proporsi terhadap PDB pada kisaran 0,00%.

Selain dipengaruhi tingkat pendapatan dan kematangan dari sisi ekonomi, hasil estimasi revenue loss pada masing-masing kategori tentunya juga bergantung pada karakteristik masing-masing negara/yurisdiksi.

Baca Juga: Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia 5 Tahun Terakhir

Negara-negara yang memiliki kekayaan alam melimpah tentunya memiliki nilai estimasi revenue loss yang cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki hal tersebut.*

Topik : narasi data, penghindaran pajak, profit shifting, BEPS, industri ekstraktif, kajian pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 September 2021 | 10:30 WIB
PRANCIS

Terseret Kasus, Bank Asal AS Ini Bayar Denda Pajak Rp423 Miliar

Kamis, 02 September 2021 | 14:50 WIB
AGENDA PAJAK

STIESA Gelar Webinar Soal Penghindaran Pajak, Tertarik?

Rabu, 01 September 2021 | 13:00 WIB
PRANCIS

Togo Jadi Negara ke-140 Anggota Inclusive Framework

Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK

Simak di Sini, Tren Adopsi Teknologi Baru dalam Administrasi Pajak

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu