BERITA TERKINI
SEKARANG, sudah saatnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan inovasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi pajak.
Edukasi Pajak ini penting dilakukan mengingat sistem perpajakan yang sekarang berjalan di Indonesia adalah sistem self assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Bagaimana sistem self assessment akan bisa berjalan tanpa diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Edukasi pajak dapat memberikan informasi dasar sampai dengan informasi teknis tentang pajak. Penyebarluasan pengetahuan mengenai pajak tersebut akan lebih baik apabila dikemas dalam sebuah program yang terarah, terukur dan bersifat terus menerus.
Edukasi pajak sangat penting guna membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat.
Lebih dari sekadar meningkatkan kepatuhan, edukasi pajak juga merupakan instrumen yang efektif memperkuat hubungan negara dengan warga negara. wajib pajak akan melihat bahwa membayar pajak adalah bagian integral dari relasinya dengan negara yang wajib melindungi dan melayaninya.
Nilai strategis edukasi pajak sebagai instrumen kohesi sosial yang demokratis itu turut menjelaskan bagaimana pada negara berkembang yang kesadaran pajaknya masih rendah. Edukasi pajak sejatinya harus dengan segera menjadi bagian inti strategi otoritas pajak dalam memenuhi tugasnya menjaga keberlanjutan fiskal.
Berkaca dari Negara Lain
Untuk mengefektifkan strategi tersebut, program edukasi pajak pun akhirnya bertransformasi tidak lagi dalam format sosialiasi atau presentasi searah yang membosankan. Berbagai inovasi diciptakan agar program tersebut dapat mendesak sekaligus menarik sebesar-besarnya perhatian masyarakat.
Berkaca dari negara lain adalah langkah yang bijak. Bangladesh, Rwanda, dan Guatemala menciptakan Hari Pajak Nasional dan Festival Pajak yang jadi agenda tetap wisata. Malaysia membuat aplikasi games pajak yang interaktif. Nigeria menayangkan sinetron pajak di televisi. Sedangkan El Salvador, Chili, dan Uruguay berkampanye pajak di media sosial.
Sementara itu, Kosta Rika, Brasil, Maroko, dan Meksiko memasukkan kurikulum edukasi pajak mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Otoritas pajak negara-negara tersebut juga membuat event edukasi pajak yang atraktif dan menghibur keluarga di mal dengan melibatkan para selebriti.
Cetak Biru Edukasi Pajak yang Komprehensif
Cetak biru edukasi pajak perlu dirumuskan secara lebih terstruktur, komprehensif, dan menjadi bagian inti strategi besar otoritas pajak, bukan sekadar bagian pelengkap. Program itu juga harus terukur dan berkelanjutan, sehingga tidak terhenti meski presiden berikut menteri dan dirjen pajak terus berganti.
Pada saat yang sama, upaya bersama lintas lembaga harus diupayakan. Ditjen Pajak tidak boleh dibiarkan sendirian menjalankan program edukasi pajak tersebut. Pemerintah daerah harus ikut aktif memobilisasi wajib pajak, termasuk calon wajib pajak, untuk terlibat dalam program tersebut.
Pemangku kepentingan yang lain seperti konsultan pajak, asosiasi bisnis, agamawan, dan sebagainya, juga tidak boleh dilupakan. Semakin banyak kelompok masyarakat yang terlibat dan berperan dalam penyebarluasan program edukasi pajak, semakin besar pula peluang mendapatkan hasil optimal.
Pengalaman empirik Indonesia menunjukkan, hanya dengan keterlibatan masif berbagai kalanganlah sebuah program bisa berjalan secara efektif dan memetik hasil gemilang. Program swasembada beras, transmigrasi, dan keluarga berencana pada era Orde Baru adalah contoh bagus untuk situasi ini.
Pentingnya mengedepankan peran edukasi pajak itu perlu juga disampaikan dalam program edukasi bertajukPajak Bertutur. Program yang merupakan inisiatif Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Di tengah besarnya tantangan pembiayaan pembangunan dalam lanskap perpajakan yang berubah, programPajak Bertutur yang dihelat 11 Agustus 2017 berhasil melibatkan ratusan ribu calon wajib pajak—dari siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Jika kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sudah terbentuk dengan baik dengan diimbangi dengan peningkatan program reformasi birokrasi Ditjen Pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat. Pada akhirnya, kemandirian APBN yang selama ini dicita-citakan akan terwujud. Kemandirian APBN adalah satu langkah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.*
