Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cegah Penghindaran Pajak, Sri Mulyani: Tata Kelola SDA Perlu Dibenahi

A+
A-
1
A+
A-
1
Cegah Penghindaran Pajak, Sri Mulyani: Tata Kelola SDA Perlu Dibenahi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perbaikan tata kelola sumber daya alam (SDA) akan menutup celah berbagai penyelewengan, seperti penggelapan pajak (tax evasion).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki tata kelola penerimaan negara dari SDA, terutama mineral dan batu bara (minerba). Sebab, tata kelola minerba yang buruk akan berpotensi memunculkan berbagai tindak kecurangan.

"Insentif untuk melakukan pelanggaran tata kelola yang baik dalam bentuk penyelundupan, under invoicing, tax evasion, menjadi sangat besar. Inilah yang menjadi salah satu alasan nyata kenapa kita makin perlu menata diri di antara kementerian/lembaga," katanya, dikutip pada Minggu (13/3/2022).

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Sri Mulyani mengatakan integrasi proses bisnis dan data antarkementerian/lembaga harus dipermudah untuk memperbaiki tata kelola dan penguatan pengawasan, serta perbaikan layanan untuk dunia usaha.

Melalui langkah tersebut, lanjutnya, dunia usaha akan mendapatkan kepastian karena semua informasi pada setiap kementerian/lembaga (K/L) akan selalu sama sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk mengintegrasikan dokumen dan laporan di antara K/L.

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sistem tersebut mengintegrasikan proses mulai dari identitas tunggal wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi dari penjualan, pembayaran PNBP, ekspor dan pengakutan atau pengapalan, serta devisa hasil ekspor.

Dia juga mencatat penerimaan negara dalam bentuk pajak, bea keluar, dan PNBP yang berasal dari sektor minerba mencapai Rp124,4 triliun pada 2021. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

"Pada akhirnya dari sisi keuangan negara, penerimaan negara akan optimal serta bebas dari korupsi dan berbagai praktik tata kelola yang buruk," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Simbara akan memuat data dari serangkaian proses dari hulu sampai hilir, yang meliputi proses perencanaan penambangan, pengolahan, pemurnian dan penjualan komoditas minerba, serta yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance dari pelabuhan.

Menurutnya, koordinasi yang baik pada K/L melalui sistem tersebut akan mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan negara.

"Dengan adanya Simbara, pengawasan kepatuhan terhadap domestic market obligation oleh badan usaha dapat dilakukan secara lebih maksimal sekaligus menertibkan perdagangan minerba yang ilegal oleh pelaku usaha," tutur Arifin. (rig)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Topik : menkeu sri mulyani, simbara, mineral, batu bara, minerba, penerimaan negara, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode 07 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:01 WIB
DEBAT PAJAK

Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat