VIETNAM

Cegah Obesitas, Minuman Bergula Akan Dipajaki 10%-20%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 Agustus 2017 | 17:37 WIB
Cegah Obesitas, Minuman Bergula Akan Dipajaki 10%-20%

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan agar minuman yang mengandung gula berlebih dikenakan pajak konsumsi khusus (Special Consumption Tax/SCT) dengan tarif 10%-20%. Meski usulan serupa sempat ditolak pemerintah tiga tahun yang lalu, kebijakan ini kembali diusulkan sebagai langkah dalam memerangi tingkat obesitas yang tinggi.

Direktur Departemen Kebijakan Pajak Pham Dinh Thi mengatakan pekan lalu badan penyusun draf revisi SCT telah memperkenalkan rancangan amandemen Undang-Undang Perpajakan untuk mendapat komentar publik atas rencana kebijakan SCT tersebut.

“Pengenaan pajak bertujuan untuk mengatur konsumsi minuman berbasis gula sesuai dengan standar yang ditetapkan secara internasional. Jika disetujui, SCT akan mulai diterapkan pada 2019 terhadap beberapa jenis minuman tertentu,” tuturnya, Kamis (24/8).

Baca Juga:
Permulus Repatriasi Barang Antik, Ilmuwan Minta Pembebasan Pajak

Dalam revisi kali ini, beberapa jenis minuman yang akan dikenakan SCT meliputi minuman ringan berkarbonasi dan tidak berkarbonasi, minuman energi, minuman olahraga, teh dan kopi instan kemasan. Daftar tersebut merupakan perluasan dari kebijakan yang telah diajukan tiga tahun lalu yang hanya menetapkan SCT sebesar 10% untuk minuman berkarbonasi.

Kementerian Keuangan Vietnam merujuk pada sebuah laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan penyalahgunaan minuman ringan menyebabkan tingginya tingkat obesitas di Vietnam.

Proporsi orang dewasa dengan kelebihan berat badan dan obesitas di Vietnam saat ini telah mencapai 25% dari populasi. Tingkat obesitas juga terjadi pada anak balita yang meningkat dengan cepat, dan ini menempatkan mereka pada risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, stroke, aterosklerosis, dan penyakit lainnya di masa mendatang.

Baca Juga:
Incar Investasi Chip Semikonduktor, Vietnam Siap Guyur Insentif Pajak

Kendati demikian, dilansir dalam vietnamnet.vn, usulan tersebut telah menuai protes dari beberapa kalangan seperti asosiasi bisnis dan perusahaan yang mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan.

Ketua AmCham Jonathan L. Moreno mengatakan jika usulan tersebut dibuat undang-undang, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pajak-pajak ini dapat mendorong konsumen untuk mengganti minuman ringan berkarbonasi dengan produk non-pajak lainnya dengan beberapa atribut yang sama, dan menjadi pesan buruk bagi calon investor ke Vietnam.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP