Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Cara Pelaporan Pemungutan dan Penyetoran Bea Meterai ke DJP

A+
A-
0
A+
A-
0
Cara Pelaporan Pemungutan dan Penyetoran Bea Meterai ke DJP

PEJABAT pemungut bea meterai merupakan pihak yang wajib memungut bea meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Setelah itu, pejabat bersangkutan harus menyetorkan bea meterai tersebut ke kas negara.

Meski demikian, tugas pemungut bea meterai belum selesai. Selanjutnya, pemungut bea meterai wajib untuk melakukan pelaporan pemungutan dan penyetoran bea meterai tersebut kepada Ditjen Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 151/2021.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara melaporkan pemungutan dan penyetoran bea meterai oleh pemungut bea meterai kepada Ditjen Pajak (DJP). Simak, “Cara Pemungutan Bea Meterai atas Dokumen Tertentu dari Pihak Terutang”.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Untuk diperhatikan, pelaporan pemungutan dan penyetoran bea meterai oleh pemungut bea meterai dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa Bea Meterai ke kantor DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Contoh format SPT Masa Bea Meterai dapat dilihat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 151/2021. Simak juga, “Tata Cara Penyetoran Bea Meterai oleh Pemungut ke Kas Negara”.

SPT Masa Bea Meterai tersebut berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP. Atas penyampaian SPT Masa Bea Meterai, DJP akan memberikan bukti penerimaan elektronik.

Baca Juga: Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Dalam hal pada suatu masa pajak, tidak terdapat dokumen yang wajib dipungut bea meterai maka pelaporan tetap dilakukan. Lalu, apabila pembubuhan meterai elektronik tak memungkinkan untuk dilakukan, SPT Masa Bea Meterai dilampiri dengan daftar dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PMK 151/2021.

Lebih lanjut, apabila batas akhir penyetoran dan pelaporan merupakan hari libur maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya.

Hari libur yang dimaksud merupakan hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang ditetapkan sebagai hari libur untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau hari yang ditetapkan untuk cuti bersama secara nasional. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

Topik : tips perpajakan, bea meterai, ditjen pajak, DJP, pemungut bea meterai, PMK 151/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Mei 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Pengganti Masa April Dibuat Mei? Ini Tenggat Upload-nya

Rabu, 18 Mei 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Telat Upload Faktur Pajak, DJP Berikan Solusi Alternatif

Rabu, 18 Mei 2022 | 14:30 WIB
SE-07/PJ/2022

DJP Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Pemeteraian Kemudian

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS