Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal Lewat DJP Online

A+
A-
2
A+
A-
2
Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal Lewat DJP Online

BAGI wajib pajak yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah atau wajib pajak yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik seperti calon bupati atau calon walikota mungkin tidak asing lagi dengan surat keterangan fiskal (SKF).

Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini memang memiliki banyak manfaat. Secara formal, SKF ini menerangkan wajib pajak yang bersangkutan tidak punya masalah pajak pada saat itu.

Tak hanya soal tender pengadaan, surat keterangan fiskal juga dibutuhkan wajib pajak untuk mendapatkan layanan publik lainnya. Misalnya pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Baca Juga: Cara Mengajukan Restitusi Dipercepat PPh Orang Pribadi

Bisa juga, saat mengajukan permohonan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan atau tax holiday, termasuk kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau pengajuan fasilitas nonfiskal perusahaan industri.

Untuk mengajukan permohonan SKF, wajib pajak memiliki dua opsi antara lain mengajukan secara tertulis langsung ke KPP atau melalui DJP Online. Nah, DDTCNews kali ini akan menjabarkan cara mengajukan permohonan SKF melalui DJP Online.

Namun sebelum mengajukan, ada baiknya Anda mengetahui kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan SKF. Pertama, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir apabila ada.

Baca Juga: Cara Minta Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu 

Kedua, tidak mempunyai utang pajak di KPP tempat wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang terdaftar, atau mempunyai utang pajak tetapi atas keseluruhan utang pajak itu telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak .

Ketiga, tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

Bila sudah memenuhi ketentuan tersebut, Anda bisa memulai mengajukan permohonan SKF. Mula-mula, akses DJP Online. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password dan kode keamanan. Lalu klik Login.

Baca Juga: Cara Buat dan Lapor SPT Masa PPN Digunggung

Di dashboard DJP Online, pilih menu Layanan. Setelah itu, pilih Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Namun, apabila fitur KSWP tidak ditemukan. Silakan masuk ke menu Profil dan aktifkan fitur KSWP terlebih dahulu.

Setelah memilih fitur KSWP, Anda akan diarahkan untuk memilih keperluan. Silakan pilih keperluan permohonan SKF. Nanti, Anda akan melihat 4 indikator yang menentukan Anda bisa mengajukan permohonan SKF.

Apabila 4 indikator tersebut menunjukkan status Terpenuhi, Anda bisa melanjutkan proses pengajuan SKF. Bila tidak, Anda harus terlebih dahulu mengurus indikator tersebut ke KPP agar statusnya bisa terpenuhi.

Baca Juga: Cara Menambah Database e-SPT Badan

Apabila seluruh indikator berstatus terpenuhi, silakan pilih keperluan pencetakan SKF. Misal untuk syarat pengadaan barang dan/atau jasa. Lalu, klik Cetak SKF. Nanti, Anda akan mendapatkan notifikasi Konfirmasi. Silakan, klik Ya.

Setelah itu, Anda akan langsung mendapatkan SKF digital. Dokumen SKF bisa di-print-kan atau dikirimkan ke email rekanan Anda. Untuk diingat, SKF tersebut hanya berlaku selama satu bulan. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Baca Juga: Cara Update E-Faktur Versi 3.0
Topik : surat keterangan fiskal, DJP Online, tips pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 13 Agustus 2020 | 11:24 WIB
PER-14/PJ/2020
Kamis, 13 Agustus 2020 | 10:36 WIB
PER-14/PJ/2020
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:08 WIB
PELAYANAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG