Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

BPKP: Pemda Bisa Awasi Program Subsidi Upah Pekerja

A+
A-
0
A+
A-
0
BPKP: Pemda Bisa Awasi Program Subsidi Upah Pekerja

Sejumlah pekerja membungkus teh di salah satu pabrik teh Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2020). Untuk mendukung program prioritas dalam starategi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian akan memperpanjang bantuan subsidi upah atau bantuan langsung tunai untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta hingga awal 2021. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/aww)
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah daerah bisa ikut berperan aktif mengawasi penyaluran program subsidi upah karyawan yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengatakan perlu peran aktif pemerintah daerah dalam pendataan pekerja yang berhak mendapat subsidi upah.

Menurutnya, dengan peran aktif pemda dapat membuat program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. "Validitas penerima bantuan itu seharusnya diketahui pemda karena mempunyai akses langsung ke perusahaan di wilayah kerjanya," katanya dikutip dari laman resmi BPKP, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: 5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP

Salamat mengungkapkan proses validasi data penerima manfaatkan bisa dilakukan pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.

Apabila pemda ikut turun tangan maka proses validasi sudah mulai dilakukan pada tahap pertama karena langsung berurusan dengan perusahaan sebagai pemberi kerja.

Pemda, lanjutnya, bisa mendorong perusahaan untuk tertib dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, validasi data penerima upah akan lebih mudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lini kedua proses validasi kebenaran data yang disetor oleh perusahaan.

Baca Juga: BPKP Siapkan Model Pengawasan Berbasis Elektronik

Dia menambahkan dengan basis data yang valid menjadi modal pemerintah untuk memastikan dana yang digulirkan untuk program subsidi upah tepat sasaran. Selain itu, data tersebut menjadi basis pemantauan dan evaluasi dampak kebijakan kepada pekerja yang menerima manfaat.

"Penyaluran bantuan pemerintah wajib untuk dikawal semua pihak baik stakeholder di berbagai level termasuk fungsi pengawasan masyarakat," terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran setidaknya Rp37,3 triliun untuk memberikan subsidi upah. Pagu anggaran tersebut berlaku untuk 15,7 juta pekerja aktif yang membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Duh, BPKP Lihat Masih Ada Risiko Ketidakpatuhan Pengelolaan Dana Desa

Subsidi gaji tersebut diberikan sebesar Rp600.000,00 per bulan selama 4 bulan, terhitung mulai September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, yakni pada kuartal III/2020 dan kuartal IV/2020. (Bsi)

Topik : subsidi upah, BPKP, peran pemda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG