Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

BPKP akan Lebih Aktif Awasi Distribusi Vaksin Tahap II

A+
A-
0
A+
A-
0
BPKP akan Lebih Aktif Awasi Distribusi Vaksin Tahap II

Kantor pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta. BPKP berkomitmen lebih aktif melakukan pendampingan proses distribusi vaksin tahap II yang mulai dilakukan pemerintah. (Foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen lebih aktif melakukan pendampingan proses distribusi vaksin tahap II yang mulai dilakukan pemerintah.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan para auditor BPKP perlu mengikuti perkembangan proses distribusi vaksin tahap II yang cakupan penerimanya lebih luas.

Menurutnya, auditor perlu mendapatkan asupan informasi terbaru dari proses distribusi vaksin agar pengawasan menjadi optimal. "BPKP perlu lebih aktif mendampingi distribusi vaksin, dan segera melaporkan jika ada indikasi penyimpangan," katanya di laman resmi BPKP dikutip Rabu (17/2/2021).

Baca Juga: Optimalkan Setoran Pajak Daerah, 3 Lembaga Ini Bisa Intervensi Pemda

Taufiq menyebutkan aliran informasi yang terus diperbarui akan meningkatkan kinerja pengawasan BPKP. Dengan demikian otoritas mampu memberikan saran yang konstruktif agar distribusi vaksin Covid-19 tetap akuntabel.

Sementara itu, Direktur Pemasaran, Riset, dan Pengembangan PT Biofarma Sri Harsi Teteki menyampaikan terdapat perubahan tata cara distribusi vaksin dari sisi teknis dan pengawasan distribusi.

Pada tataran teknis, distribusi vaksin tahap II menambah kapasitas kemasan multidosis dibandingkan vaksin tahap I. Tambahan kapasitas dosis kemasan vaksin diharapkan membuat proses distribusi menjadi lebih efisien.

Baca Juga: Evaluasi APBD, BPKP Andalkan Aplikasi Ini

Kemudian, Biofarma memantau distribusi vaksin dengan meluncurkan aplikasi Bio Tracking. Selanjutnya, untuk menjamin audit berjalan lancar, perseroan mewajibkan distributor vaksin memenuhi beberapa kriteria mulai dari administrasi dan verifikasi kualitas.

Proses verifikasi kualitas ini terdiri dari kemampuan penyimpanan vaksin, penerimaan vaksin, distribusi vaksin, petunjuk teknis pengelolaan vaksin, serta memiliki sistem audit trail.

Distributor hub vaksin Covid-19 wajib menjamin kualitas sebelum didistribusikan kepada fasilitas kesehatan. Bagi distributor dari pihak swasta ditambahkan syarat bersedia diperiksa oleh perusahaan dan banyak lembaga negara.

Baca Juga: BPKP Klaim Kontribusi Pengawasan Terhadap Keuangan Negara Capai Rp8 T

"Dalam dokumen pengajuan sebagai hub perlu melampirkan beberapa dokumen yang salah satunya adalah bersedia diaudit oleh BPK, BPKP, KPK, dan Biofarma, menandatangani pakta integritas dan anti penyuapan," imbuh Sri Harsi. (Bsi)

Topik : BPKP, distribusi vaksin, audit vaksin

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Kamis, 18 Februari 2021 | 00:44 WIB
Knp pemrintah pusat dan daerah gk jiplak system distribusi spt yg dlkk Negra maju?. Pengawasan tentu bukan saja pada audit scr pertanggung jawaban finasial namun efektivitas penggunaan anggaran perlu terukur. Lihat kasus bansos ..dll menjadi catatan penting.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Maret 2021 | 15:45 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

BPKP dan PPATK Perbarui Kerja Sama Pertukaran Informasi

Jum'at, 12 Maret 2021 | 15:15 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengawasan Belanja Penanganan Bencana Berlanjut, Ini 5 Fokus BPKP

Jum'at, 05 Maret 2021 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mahasiswa Dapat Kesempatan Kerja Magang di Kantor Perwakilan BPKP

Selasa, 02 Maret 2021 | 14:30 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN

Empat Hal Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP Tahun Ini

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini