Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

BPK Beri Predikat WTP atas LKPP 2017 dengan Sejumlah Catatan

A+
A-
0
A+
A-
0
BPK Beri Predikat WTP atas LKPP 2017 dengan Sejumlah Catatan

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya, lembaga auditor itu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan tersebut.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan LKPP yang dilaporkan ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017.

"Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah telah menyampaikan LKPP tahun 2017 kepada BPK pada 28 Maret 2018," katanya di Sidang Paripurna DPR, Kamis (31/5).

Baca Juga: Mulai Audit Laporan Keuangan Kemhan dan TNI, BPK Minta Ini

LKPP tahun 2017 mencakup tujuh komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Meski mendapat opini WTP, terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian DPR dan pemerintah terkait LKPP 2017. Salah satunya adalah soal peningkatan rasio utang pemerintah pusat dari tahun ke tahun.

"Rasio utang pemerintah terus meningkat sejak 2015. Peningkatan rasio utang yang pada 2017 sebesar 29,39% dari PDB tidak lepas dari terus meningkatnya realisasi pembiayaan utang. Seperti tahun 2015 sebesar Rp380 triliun, 2016 sebesar Rp403 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp429 triliun," terang Moermahadi.

Baca Juga: Pemprov DKI Tetap Diminta Perbaiki Kualitas Laporan Keuangan

Selain itu, nilai pokok atas utang pemerintah tanpa memperhitungkan unamortized discount dan unamortized premium mencapai sebesar Rp3.993 triliun yang terdiri dari utang Iuar negeri sebesar Rp2.402 triliun atau 60% dan utang dalam negeri sebesar Rp1.591 triliun atau 40% dari keseluruhan utang.

Adapun, realisasi pendapatan negara tahun 2017 dilaporkan sebesar Rp 1.666 triliun atau mencapai 95% dari anggaran, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.343 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp311 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp11 triliun.

Penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendanaan APBN, hanya mencapai 91% dari anggaran atau hanya meningkat sebesar 4,5% dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun 2016. (Amu)

Baca Juga: BI Setor Laporan Keuangan 2020, Begini Respons BPK

Topik : laporan keuangan, lkpp, utang indonesia
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 Desember 2020 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 Oktober 2020 | 11:20 WIB
PELAPORAN KEUANGAN
Selasa, 22 September 2020 | 10:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 31 Agustus 2020 | 16:29 WIB
AUDIT
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK