PMK 189/2020

Bisa Diumumkan Lewat Media Massa, Ini Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Desember 2020 | 17:28 WIB
Bisa Diumumkan Lewat Media Massa, Ini Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 189/2020, surat paksa yang diterbitkan oleh pejabat, diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

Sesuai dengen ketentuan dalam PMK yang berlaku sejak 27 November 2020 tersebut, pihak penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi yang mendapat pemberitahuan surat paksa berbeda dengan wajib pajak badan. Simak artikel ‘Setelah Terbit, Surat Paksa Diberitahukan kepada Siapa? Simak di Sini’.

“Pemberitahuan surat paksa … dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa oleh juru sita pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 15 ayat (1) PMK tersebut, dikutip pada Kamis (10/12/2020).

Baca Juga:
Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Adapun pemberitahuan surat paksa tersebut dituangkan dalam berita acara pemberitahuan surat paksa sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Berita acara pemberitahuan surat paksa paling sedikit memuat 4 hal.

Pertama, hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa. Kedua, nama jurusita pajak. Ketiga, nama yang menerima surat paksa. Keempat, tempat pemberitahuan surat paksa. Berita acara juga ditandatangani oleh juru sita pajak dan pihak yang menerima surat paksa.

Sesuai dengan Pasal 16, untuk mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak, pejabat dapat menerbitkan surat keterangan penanggung pajak yang nama yang berkedudukan sebagai penanggung pajak pada surat paksa. Surat keterangan ini untuk pihak ketiga yang memerlukan.

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Jika pemberitahuan surat paksa kepada pihak penanggung pajak tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1), surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Jika penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.

Jika pihak penanggung pajak menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak menolak untuk menerima surat paksa. Surat paksa dianggap telah diberitahukan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah