Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

'Bertanggung Jawab pada Kebenaran'

0
0

KALIMAT itu diucapkan oleh Bung Hatta, salah satu Bapak Proklamator kita, dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 15 Juli 1945, di Jakarta. 

Ketika itu, 24 anggota Panitia Bidang Ekonomi dan Keuangan BPUPKI memperdebatkan enam pokok gagasan Bung Hatta tentang keuangan negara. Perdebatan muncul pada gagasan Bung Hatta terakhir, mengenai pengawasan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada poin itu, Wakil Presiden RI pertama ini menekankan perlunya diadakan sebuah Badan Pemeriksa Keuangan (Rekenkamer) yang peraturannya akan ditetapkan dengan undang-undang, yang kedudukannya tidak di bawah pemerintah.

Baca Juga: Wamenkeu: Ahli Akuntansi Keuangan Negara Masih Kurang

Gagasan ini didukung sejumlah anggota BPUPKI, salah satunya Mr. Soepomo. “...Seperti di negeri-negeri lain, untuk memeriksa tanggungjawab keuangan negara diadakan satu Rekenkamer, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang,” kata Soepomo.

Namun, tidak demikian dengan anggota BPUPKI yang lain. Pertanyaan yang mengemuka saat itu adalah, jika Rekenkamer bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, lantas kepada siapa nanti Rekenkamer bertanggung jawab?

Dan dari pertanyaan itulah kemudian jawaban Bung Hatta lahir, yang sekaligus menghentikan kerasnya perdebatan sidang BPUPKI 71 tahun silam itu. “Bertanggung jawab pada kebenaran!” kata Bung Hatta (Bsi)

Baca Juga: Kredit Macet Bank Mandiri ke Tirta Amarta Rugikan Negara Rp1,8 Triliun

Pada poin itu, Wakil Presiden RI pertama ini menekankan perlunya diadakan sebuah Badan Pemeriksa Keuangan (Rekenkamer) yang peraturannya akan ditetapkan dengan undang-undang, yang kedudukannya tidak di bawah pemerintah.

Baca Juga: Wamenkeu: Ahli Akuntansi Keuangan Negara Masih Kurang

Gagasan ini didukung sejumlah anggota BPUPKI, salah satunya Mr. Soepomo. “...Seperti di negeri-negeri lain, untuk memeriksa tanggungjawab keuangan negara diadakan satu Rekenkamer, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang,” kata Soepomo.

Namun, tidak demikian dengan anggota BPUPKI yang lain. Pertanyaan yang mengemuka saat itu adalah, jika Rekenkamer bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, lantas kepada siapa nanti Rekenkamer bertanggung jawab?

Dan dari pertanyaan itulah kemudian jawaban Bung Hatta lahir, yang sekaligus menghentikan kerasnya perdebatan sidang BPUPKI 71 tahun silam itu. “Bertanggung jawab pada kebenaran!” kata Bung Hatta (Bsi)

Baca Juga: Kredit Macet Bank Mandiri ke Tirta Amarta Rugikan Negara Rp1,8 Triliun
Topik : badan pemeriksa keuangan, bung hatta, BPUPKI
artikel terkait
Kamis, 16 Juni 2016 | 11:38 WIB
SRI MULYANI INDRAWATI:
Kamis, 02 Juni 2016 | 18:54 WIB
ANWAR NASUTION:
Kamis, 19 Mei 2016 | 08:22 WIB
JOHN MARSHALL:
Kamis, 09 Juni 2016 | 11:12 WIB
MAR'IE MUHAMMAD:
berita pilihan
Selasa, 26 Maret 2019 | 15:07 WIB
JEAN-BAPTISTE COLBERT:
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:32 WIB
HAJI WASID:
Senin, 21 Januari 2019 | 18:34 WIB
ABU YUSUF:
Kamis, 20 Desember 2018 | 12:57 WIB
MAHATMA GANDHI:
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Selasa, 30 Oktober 2018 | 18:11 WIB
HJALMAR SCHACHT:
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO:
Jum'at, 28 September 2018 | 20:15 WIB
EDUARD DOUWES DEKKER:
Senin, 03 September 2018 | 15:16 WIB
IBNU KHALDUN:
Rabu, 01 Agustus 2018 | 19:37 WIB
ALI WARDHANA: