PNS Daerah Juga Diimbau Ikut Tax Amnesty

MANADO, DDTCNews – Para pengawai negeri sipil yang kini disebut aparatur sipil negara (ASN), diimbau untuk menjadi pelopor sadar pajak dan segera mendaftarkan diri mengikuti program tax amnesty sekaligus menyosialiasikan kebijakan tersebut ke masyarakat.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Octavianus Estefanus Kandouw menyatakan keberlangsungan pemerintah di daerah sangat bergantung dari dana transfer APBN. Karena itu, ASN di daerah harus ikut menyukseskan program pengampunan pajak untuk mengamankan APBN.

“Pemotongan 10% Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah disebabkan penerimaan negara yang rendah. Untuk itulah ada tax amnesty. Ini waktu yang tepat bagi kita segenap ASN mendaftarkan kekayaan kita sekaligus mensosialisasikan program ini bagi seluruh masyarakat,” ujarnya, pekan lalu (16/9).

Steven menegaskan dengan mengikuti tax amnesty, negara tidak akan menyelidiki sumber kekayaan para ASN. Untuk itu, para wajib pajak terlebih ASN di Sulut dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui program tax amnesty.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Sulut Roy Tumiwa menyatakan partisipasi ASN dalam program pengampunan pajak dibutuhkan juga untuk mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di Sulut.

“Dengan sinergi ASN provinsi dan kabupaten/ kota itu diharapkan dapat menyukseskan program-program perpajakan pemerintah, termasuk juga program-progam pajak daerah,” katanya seperti dilansir manadoline.com.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung juga mengimbau agar ASN di lingkungan Istana Kepresidenan mengikuti program tax amnesty. Imbauan tersebut dikeluarkan untuk memastikan bahwa penerapan program tax amnesty berjalan dengan baik.

"Presiden merasa masih perlu diberikan keyakinan kepada para pelaku dunia usaha, bukan hanya di penyelenggara negara, tapi di dunia usaha juga. Karena presiden akan dijadwalkan ke Indonesia bagian timur, khusus tax amnesty," ujarnya, Kamis (15/9).

Menurut Pramono, imbauan tersebut sudah sesuai dengan bunyi dari UU tax amnesty. Meski begitu, pemerintah lebih mengutamakan kontribusi dari para peserta yang asalnya dari dunia usaha.

"Tapi enggak kalah penting memberi keyakinan ke publik di lingkungan penyelenggara negara pun mereka akan menggunakan tax amnesty ini. Walaupun kontribusi ke uang tebusannya gak sebesar kalangan dunia usaha," tambahnya. (Bsi)