BERITA TERKINI
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai penerimaan negara terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang pulih dari pandemi Covid-19.
Suahasil mengatakan kinerja penerimaan negara turut merefleksikan ekonomi yang bergerak di masyarakat. Pasalnya, pajak dan jenis penerimaan negara lainnya hanya dapat dikumpulkan apabila terdapat kegiatan ekonomi.
"Kalau perekonomian kita mulai pulih, maka penerimaan negara otomatis akan mengalami normalisasi," katanya, Rabu (26/10/2022).
Suahasil mengatakan APBN ketika pandemi Covid-19 telah bekerja keras untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. Dalam situasi ini, kebutuhan belanja untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi meningkat sehingga defisit APBN melebar.
Defisit APBN sempat melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020. Defisit kemudian diturunkan secara bertahap menjadi 4,65% pada 2021 dan ditargetkan kembali menyusut menjadi 4,5% pada 2022.
Dia menjelaskan kesehatan APBN harus dipulihkan dengan mengembalikan defisit di bawah 3% pada 2023. Oleh karena itu, langkah-langkah konsolidasi fiskal harus dilakukan pemerintah, termasuk meningkatkan penerimaan negara.
Suahasil memaparkan penerimaan negara sudah menunjukkan perbaikan ketika ekonomi masyarakat bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Hingga September 2022, penerimaan negara telah tumbuh 45,74% dibandingkan dengan periode yang sama 2021.
Penerimaan negara tercatat sudah mencapai Rp1.974 triliun, yang utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.542,6 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp232,1 triliun.
"Kita lihat pada 2022 dengan kegiatan ekonomi yang makin mulih karena masyarakat sudah lebih percaya diri melakukan kegiatan ekonomi, maka penerimaan negara mengalami peningkatan," ujarnya.
Di sisi lain, Suahasil menambahkan belanja negara juga masih tumbuh 5,92%, yang menandakan upaya pemerintah melindungi perekonomian. Menurutnya, belanja negara masih diarahkan untuk bidang kesehatan sekaligus bidang-bidang yang dapat mendorong pemulihan ekonomi.
Meski dilakukan efisiensi, belanja negara tetap menjalankan perannya melindungi masyarakat dari risiko kenaikan inflasi. (sap)
