BERITA TERKINI
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pelayanan perizinan berusaha harus dapat dibuat sebaik mungkin agar ekonomi nasional dan penerimaan pajak dapat tumbuh tinggi.
"Harus diingat, pendapatan negara kita 70% dari pajak dan paling pajak badan. Kalau kita tahan izin usaha itu sama saja menahan laju pertumbuhan dan sama saja menahan pendapatan negara," kata Bahlil, Kamis (12/8/2021).
Dia menjelaskan jumlah unit usaha di Indonesia saat ini masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan jumlah populasi. Hingga saat ini, lanjutnya, jumlah unit usaha Indonesia tercatat hanya 3,6% dari populasi.
Menurut Bahlil, rendahnya jumlah unit usaha tersebut tidak terlepas dari proses perizinan yang tidak optimal pada masa sebelum UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Kalaupun ada usaha baru seperti UMKM, kebanyakan UMKM yang beroperasi di Indonesia bukan usaha yang formal. Dari total 64 juta UMKM yang ada di Indonesia, UMKM yang beroperasi secara formal tercatat tidak sampai 50% dari total UMKM.
Dalam mendorong kemudahan berusaha, poemerintah baru-baru ini meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Dengan OSS, UKM dengan kegiatan usaha yang berisiko rendah akan dimudahkan dalam perizinan usaha.
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, suatu usaha dengan yang termasuk dalam usaha berisiko rendah hanya membutuhkan nomor induk berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam melaksanakan usahanya.
Khusus bagi UKM yang kegiatan usahanya adalah berisiko rendah, NIB diperlakukan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) sekaligus pernyataan jaminan halal. (rig)
