BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung topik tax amnesty atau pengampunan pajak ketika rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang membahas terkait dengan isu kepatuhan pajak.
Sri Mulyani mengatakan UU Pengampunan Pajak yang disahkan pada 2016 telah memuat sejumlah rambu mengenai upaya untuk mendorong kepatuhan setelah program berakhir, termasuk pemanfaatan Automatic Exchange of Information (AEoI).
"Sebetulnya sampai dengan hari ini kami tetap mendapatkan Automatic Exchange of Information, dan akses informasi untuk tahun 2018 terhadap beberapa ribu wajib pajak yang kami follow up," katanya, Senin (24/5/2021).
Sri Mulyani mengatakan tindak lanjut data perpajakan yang diperoleh dari AEoI juga menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU Pengampunan Pajak. Selain UU, pemerintah juga menerbitkan PP No. 36/2017 dan PMK No. 165/2017 dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk patuh, baik melalui tax amnesty maupun fasilitas lainnya. Pemerintah juga berencana untuk menghentikan penuntutan pidana kepada wajib pajak.
"Menghentikan penuntutan pidana namun [wajib pajak] melakukan pembayaran dalam bentuk sanksi administrasi. Jadi fokus lebih pada revenue dan kerja sama dengan mitra-mitra di dalam penagihan perpajakan kita," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya melakukan reformasi yang tak hanya untuk pengumpulan pajak jangka pendek, tetapi juga memastikan APBN berkelanjutan pada masa depan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Dalam hal ini kita harus melihat bahwa ini adalah suatu respons yang hati-hati, yang harus dilakukan suatu negara ketika menghadapi situasi extraordinary," tuturnya. (rig)
