BERITA TERKINI
Foto udara sejumlah kapal wisata di perairan Pulau Cingkuak, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rabu (23/12/2020). Realisasi penerimaan negara bukan pajak pengelolaan ruang laut sampai 5 Desember 2020 mencapai Rp7,9 miliar, melampaui target tahun ini Rp6 miliar. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp)
Â
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengelolaan ruang laut sampai awal Desember 2020.
Plt. Dirjen PRL TB Haeru Rahayu mengatakan realisasi PNBP pengelolaan ruang laut sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar Rp7,9 miliar. Jumlah setoran PNBP tersebut sudah melampaui target tahun ini yang ditetapkan senilai Rp6 miliar.
"Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada semua yang mendukung termasuk juga Dinas Kelautan dan Perikanan pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang telah mendukung tercapainya target ini," katanya dalam keterangan resmi di laman KKP dikutip Selasa (22/12/2020).
Secara umum PNBP pengelolaan ruang laut di lingkungan KKPÂ diatur PP No.75/2015. PNBP pengelolaan ruang laut terbagi dalam beberapa jenis pungutan dan perizinan. Pertama, pungutan penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan.
Kemudian, tarif/jenis PNBP pengelolaan ruang laut berupa perizinan, antara lain izin pelaksanaan reklamasi komersil baru, reklamasi komersil perpanjangan, reklamasi nonkomersil baru, reklamasi nonkomersil perpanjangan, dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
Ada pula izin terkait dengan pemanfaatan perairan pulau-pulau kecil terluar dan izin pemanfaatan perairan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing.
Haeru melanjutkan selain kinerja PNBP yang melampaui target, terdapat capaian lain yang patut diapresiasi. Salah satunya adalah perluasan kawasan konservasi perairan yang hingga kuartal III/2020 mencapai 23,9 juta ha. Jumlah tersebut sedikit melebihi target tahun ini seluas 23,8 juta ha.
Kemudian dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga ikut melibatkan Ditjen PRL KKP. Pada tahun ini terdapat pagu anggaran PEN sebesar Rp250 miliar yang dilaksanakan di 47 kabupaten/kota.
Pagu belanja PEN terbagi dalam 3 kegiatan utama yakni pengembangan usaha garam rakyat, restorasi terumbu karang dan rehabilitasi kawasan mangrove. "Progres kegiatan PEN ini diperkirakan akan dapat selesai sesuai dengan target," imbuhnya. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
