Tahun Depan Pemerintah Suntik 9 BUMN Rp42,3 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana memberikan suntikan modal kepada 8 BUMN dan satu lembaga melalui skema penyertaan modal negara (PMN) senilai total Rp42,3 triliun pada 2021.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan pencairan PMN tersebut untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan kawasan industri hingga mendorong pariwisata. Menurut Isa, arah kebijakan PMN pada 2021 juga akan berbeda dengan tahun ini.

"Pada 2020 banyak shifting untuk membantu masyarakat survive dan hidup kembali perekonomiannya [setelah pandemi Covid-19]. Tahun 2021 masih dilakukan, tapi mulai sedikit berpikir untuk jangka berikutnya," katanya melalui konferensi video, Jumat (6/11/2020).

Isa memerinci PT PLN akan memperoleh PMN senilai Rp5 triliun sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik ke desa.

Sementara itu, PT Hutama Karya akan mendapatkan PMN Rp6,2 triliun untuk melanjutkan proyek infrastruktur jalan tol Trans-Sumatera sebanyak 3 ruas tol.

Kemudian PT Sarana Multigriya Finansial akan mendapatkan PMN Rp2,25 triliun untuk mendukung pendanaan murah jangka panjang kepada penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Berikutnya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) akan mendapat PMN Rp470 miliar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam perhelatan KTT G20 di Labuan Bajo.

PT BPUI akan mendapatkan PMN Rp20 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha penataan industri perasuransian dan penjaminan, sedangkan PT Pelindo III memperoleh Rpp1,2 triliun untuk pengembangan pelabuhan Tanjung Benoa.

PT PAL Indonesia akan mendapatkan PMN Rp1,28 triliun untuk kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.

Adapun PT Kawasan Industri Wijayakusuma mendapatkan Rp977 miliar untuk membangun kawasan industri terpadu (KIT) Batang. Adapun Indonesia Eximbank (LPEI) akan mendapatkan Rp5 triliun untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan, serta asuransi penugasan khusus ekspor.

Isa meyakini suntikan modal untuk BUMN tersebut bukan berarti pemborosan uang negara. Menurutnya, pencairan PMN justru akan membawa dampak baik kepada kepada masyarakat, terutama dari sisi ekonomi.

"Ini mungkin terpengaruh dengan beberapa kejadian kecil di masa lalu bahwa ada BUMN penerima PMN tetapi tidak survive sehingga pemberian PMN dianggap hilang. Tapi, sekarang saya yakin kami membuat suatu perbedaan dari praktik-praktik masa lalu," ujarnya. (Bsi)