Pagu Insentif Pajak 2021 Berkurang Drastis, Ini Penjelasan DJP

JAKARTA, DDTCNews - Pagu anggaran untuk insentif pajak pada tahun depan akan berkurang signifikan. Ditjen Pajak (DJP) akan membuat skala prioritas insentif yang akan dilanjutkan tahun depan.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan dasar otoritas melakukan prioritas insentif pajak 2021 berdasarkan data realisasi insentif pajak yang dilaporkan WP penerima fasilitas pajak tahun ini.

Menurutnya, kebijakan selektif tersebut agar insentif yang diberikan tepat sasaran untuk mempertahankan usaha dan mendukung perekonomian nasional.

"Insentif tahun ini kami lakukan evaluasi dan DJP minta laporan dari WP karena kami ingin melihat apakah sudah tepat sasaran dan memberi manfaat," katanya dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Kamis (10/9/2020).

John menuturkan pagu insentif pajak pada tahun ini yang sebesar Rp123,01 triliun sebagian besar dialokasikan untuk para pekerja dengan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang pagunya senilai Rp39,6 triliun atau 32,2% dari total pagu insentif pajak 2020.

Kemudian penurunan tarif PPh badan yang sebesar Rp20 triliun atau 16,3% total pagu. Selanjutnya, disusul insentif PPh Pasal 22 Impor senilai Rp14,7 triliun atau 12% dari total pagu insentif pajak.  

Adapun pada 2021, pagu insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional dipatok pada kisaran Rp20,4 triliun. Pemerintah kemudian hanya melanjutkan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor dan pengembalian pendahuluan PPN.

John mengatakan tahun ini DJP masih fokus meningkatkan jumlah wajib pajak yang memanfaat insentif. Menurutnya, sampai dengan September 2020, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan insentif pajak, khususnya untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dia menjelaskan penurunan pagu insentif pajak dalam PEN 2021 karena munculnya optimisme kegiatan ekonomi akan jauh lebih baik pada tahun depan. Beberapa sektor usaha diprediksi mulai pulih tahun depan sehingga kebutuhan untuk alokasi insentif menjadi tidak sebesar pada tahun ini.

"Dalam beberapa laporan terakhir masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan (insentif) ini, maka ini yang harus kami dorong terus," papar John. (Bsi)